BARRU - Aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru menjadi sorotan tajam setelah munculnya perbandingan mencolok antara kondisi lembaga legislatif tersebut di era sebelumnya dengan kondisi saat ini.
Perubahan drastis ini menyentuh hampir semua aspek vital kegiatan dewan, mulai dari dukungan anggaran untuk masyarakat hingga kondisi fisik kantor, memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitas kerja dewan.
Perbandingan ini mengemuka berdasarkan data internal yang menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam alokasi anggaran dan fasilitas, yang dinilai menghambat tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) wakil rakyat.
Ironisnya, kemerosotan anggaran yang dialami lembaga legislatif ini terjadi di tengah isu yang beredar luas mengenai peningkatan anggaran operasional kepala daerah (Bupati) dan perangkatnya di periode yang sama.
Sumber internal yang sama mengungkapkan bahwa penurunan drastis pada pos-pos penting DPRD ini seolah berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang dinilai jauh lebih longgar, atau bahkan meningkat, pada instansi eksekutif.
"Sangat disayangkan, di saat anggaran untuk pelayanan langsung ke masyarakat melalui Pokir dan Reses dewan dipangkas habis, kami mendengar justru anggaran operasional di lingkungan kepala daerah dilaporkan mengalami peningkatan. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai skala prioritas anggaran daerah saat ini, " ujar sumber tersebut.
Kontras mencolok ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa upaya efisiensi anggaran daerah hanya ditekankan pada lembaga pengawasan (DPRD), sementara kebutuhan operasional di tingkat eksekutif, khususnya kepala daerah, tetap terakomodasi dengan baik, bahkan melampaui batas wajar.
Salah satu perbedaan paling menonjol terlihat pada dua instrumen penting yang menghubungkan DPRD dengan masyarakat, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dan Reses. Pokir, kanal utama anggota dewan memperjuangkan aspirasi, kini dilaporkan ditiadakan.
Kemudian, jumlah peserta dalam kegiatan reses, waktu krusial bagi anggota dewan menyerap aspirasi, anjlok drastis. Dari yang sebelumnya dapat mengalokasikan anggaran untuk 350 masyarakat dalam satu kali reses, kini hanya untuk 100 peserta.
Pemotongan ini disesalkan banyak pihak karena dinilai mengurangi jangkauan dewan. Selain pemotongan anggaran untuk masyarakat, dukungan operasional kantor juga mengalami kemerosotan tajam.
Anggaran untuk kegiatan rutin seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) saat ini dinilai sangat minim dan jauh dibandingkan periode sebelumnya.
Lebih memprihatinkan lagi, kondisi fisik kantor tidak mendapatkan perhatian, bahkan untuk kebutuhan dasar.
“Di periode sebelumnya, dukungan anggaran sangat memadai, bahkan pembangunan kantor dilakukan. Sekarang, pembangunan kantor DPRD tidak ada, bahkan fasilitas dasar seperti staf cleaning service pun sudah ditiadakan. Ini sangat memengaruhi semangat kerja dan citra lembaga, ” ujar salah satu sumber yang enggan disebut namanya, pada Senin (24/11/2025).
Ia menambahkan bahwa minimnya anggaran operasional ini membuat kerja-kerja pengawasan dan legislasi menjadi terhambat.
“Anggaran di kantor sangat minim, sangat jauh kalau dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana bisa anggota dewan maksimal menyusun Perda atau melakukan pengawasan jika anggaran untuk mobilitas (SPPD) saja sangat dibatasi?” imbuhnya.
Kondisi ini menyajikan tantangan berat bagi DPRD Barru. Di satu sisi, efisiensi anggaran mungkin diperlukan. Namun, di sisi lain, pemotongan drastis pada kegiatan reses dan dukungan operasional kantor, diiringi isu peningkatan anggaran eksekutif, dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengawasan yang merupakan tugas utama wakil rakyat.
Publik menanti penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Barru atau Ketua DPRD terkait kebijakan ini dan bagaimana strategi yang akan dilakukan agar Tupoksi DPRD tetap dapat berjalan optimal meski dengan dukungan anggaran yang terbatas, serta klarifikasi mengenai perbandingan alokasi anggaran antara eksekutif dan legislatif.
