BUOL-Pemerintah Kabupaten Buol, dibawah kepemimpinan Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, MM, saat ini tengah memprioritaskan legalitas lahan untuk berbagai keperluan kegiatan program seperti PSDKU dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Untuk merealisasikan program tersebut, Bupati Buol melalui Asisten I Setkab Buol Drs. Moh Kasim melakukan koordinasi dengan Kepala ATR-BPN Buol, Bambang Yudho Setyo, ST. MAP Rabu (7/5-2025).
Melalui koordinasi yang berlangsung di ruang kerjanya Kepala BPN itu, Asisten I yang didampingi 2 orang staf fungsional Bagian Adpum Setda Buol, intinya membicarakan soal keberadaan lahan Tanah Untuk Rakyat ( TAURA ) yang telah bersertifikat yang merupakan program Bupati Buol sebelumnya dr, H Amirudin Rauf.
Namun ironisnya terkait koordinasi permintaan data TAURAT itu, pihak BPN tidak memberikan data tersebut. Sehingga suasanapun saat itu berubah menjadi alot
"Kronologisnya sebelum bertemu langsung sudah ada surat permintaan data resmi yang ditandatangani Sekda yang sedianya akan disampaikan kepada Kepala BPN.
Namun oleh Asisten I minta surat itu tidak perlu disampaikan Dan sebaliknya Pak Asisten I, justru perintahkan kami untuk ketemu langsung dengan Kepala BPN dengan tujuan meminta data tersebut, papar Hardi staf fungsional pada Bagian Adpum kepada media ini.
Sehingga atas perintahnya Asisten I, lanjut Hardi, ia bersama Rajak sebagai rekanya pada bagian Adpum pada Selasa (5/5-2025) langsung bertemu Kepala BPN dan menyampaikan maksud untuk meminta data tersebut. Namun permintaan data itu tidak disahuti oleh Kakan BPN
"Saat betemu saya langsung sampaikan, pak kita ini diperintah Pak Bupati melalui Asisten I untuk meminta data TAURA. Tapi jawaban Kakan BPN, oh ini miris sekali dan tidak semudah itu. Lagipula soal lahan TAURA ini kata Kakan BPN tidak semua bermasalah. Tapi intinya saya sampaikan bahwa alasan permintaan data itu, karena ada warga yang punya lahan sesuai sertifikat TAURA itu, tapi tidak mengetahui di mana lokasinya" papar Hardi.
Karena pada pertemuan awal tidak berhasil memperoleh data TAURA yang diminta, malah sebaliknya lanjut Hardi, Kakan BPN justru menawarkan agar dilakukan pertemuan kembali di Kantornya.
Dan tawaran itupun selajutnya disampaikan ke Asisten I. Sehingga untuk memenuhi tawaran lanjut Hardi, maka pada Rabu (6/5-2025) ia dan rekanya mendampingi Asisten I untuk bertemu kembali dengan Kepala BPN di kantornya.
Pada pertemuan itu, Kakan BPN disamping 2 orang Kepala Seksinya.
"Dan saat Kakan BPN memberi penjelasan, saya langsung merekamnya. tapi salah seorang Kepala Seksinya tiba tiba menegur saya untuk tidak merekam. Karena ia melarang maka sebaliknya saya katakan, apa dasarnya melarang saya. Tunggu dulu pak, ini tupoksi saya sehingga wajar kalau saya merekam penjelasan soal itu. Dan saya bilang, apa sebenarnya yang mau dirahasiakan terkait TAURA, sehingga tidak boleh direkam" tutur Hardi dalam
Sementara terkait hal itu Kepala BPN Buol Bambang Yudho Setyo yang hendak ditemui wartawan media ini dan media Indonesiasatu.co.id Kamis (7/5-2025) untuk keperluan konfirmasi belum berhasil dengan alasan masih sedang zoom dengan KPK.
" Bapak belum bisa ditemui karena sementara zoom dengan KPK" kata petugas piketnya
Dan sesuai petunjuk Kakan BPN, petugas piketnya langsung mengarahkan wartawan untuk bertemu langsung dengan Ibu Novi Kasubag Tata Usaha.
Anehnya, dalam pertemuan itu, Kasubag TU tidak bisa memberi penjelasan tehnis terkait pokok permasalahan yang ditanyakan.
" Maaf pak, saya tidak bisa memberi penjelasan, sebaiknya dengan pak Kakan saja. Tapi karena beliau lagi zoom sebaiknya ditunggu aja pak kapan waktu luangnya beliau" ujar Novi.
Meski begitu, selang berapa lama kemudian, media ini mencoba menghubungi kembali melalui chat WhatsApp.
" Sy lagi zoom dengan KPK. Dan tanyakan ke pak Asisten ya, ...karena kepentingan disana" kata Kakan BPN menjawab pertanyaan media ini.
Sementara Asisten I Drs Moh Kasim melalui chat WhatsAp, menjawab " Pak, Bupati kemarin sore sudah ketemu dengan Kepala BPN. Beliau datang ketemu Pak Bupati" ujar Kasim***