Hadiri Rakor Penyelesaian Pertanahan di Wilayah Sumut, Bupati Samosir Terima 18 Sertifikat Tanah di kawasan Pangururan

SAMOSIR-Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom bersama dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Utara hadiri rapat koordinasi tentang penyelesaian masalah pertanahan di Sumut bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Aula Kantor Gubernur, Rabu (7/5/2025).

Rapat koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan di Wilayah Sumut dipimpin langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN) Nusron Wahid didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Samosir dibawa kepemimpinan Vandiko Timotius Gultom menerima 18 sertifikat tanah yang terletak di kawasan Pangururan untuk keperluan jalan dan perkantoran.

Pada rapat tersebut ada beberapa poin pembahasan. Salah satunya mengenai lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare. Untuk menyelesaikan hal tersebut, Nusron akan kembali mengadakan rapat khusus bersama dengan Gubernur Bobby Nasution dan bupati/walikota terkait.

Menurut Nusron, tanah tersebut tidak lagi milik PTPN. Saat ini tanah tersebut sudah masuk kategori tanah negara bebas. Jika sudah begitu, pemberian tanah menjadi wewenang Kementerian ATR BPN.

“Itu akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria dan kami akan rapat khusus dengan Pak Gubernur lagi, sama Bupati, untuk mengatur ini, supaya tercermin dan tercipta prinsip keadilan dan pemerataan. Jangan sampai orang yang tidak berhak mendapat, sebaliknya juga jangan sampai orang yang berhak mendapat tapi malah tidak mendapat, ” kata Nusron.

Selain itu, Nusron juga mengungkapkan pada rapat tersebut juga dibahas mengenai penyelesaian konflik pertanahan. Untuk itu, Nusron mengedepankan prinsip win-win solution. Ia juga akan mencari pola penyelesaiannya.

“Masyarakatnya bahagia, tetapi pemerintah tidak dirugikan dalam arti tidak ada aset yang terdisrupsi, ” kata Nusron.

Rapat tersebut juga membahas percepatan sertifikasi tanah yang ada di Sumut. Saat ini, dari total 4 juta hektare, ada kurang lebih 54% atau 2 juta hektare tanah yang belum tersertifikasi. Dalam empat tahun ke depan, Ia menargetkan tanah yang sudah terserfitikasi mencapai 70%.

Sementara itu, Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya saat rapat tersebut mengungkapkan permasalahan pertanahan di Sumut, memang banyak. Ia pun mengharapkan kehadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ke Sumut dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Turut mendamping Bupati Samosir Plt. Kepala Dinas PUTR Rudimantho Limbong, Kabid Asset Pangondian Limbong Samosir, Kabid IKP Togarma Naibaho, Kabag Pertanahan Charles Samosir dan Kabag Pemerintahan Belman Sinaga.