OPINI - Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat mahal. Ia tidak bisa dibeli dengan iklan, tidak bisa dipaksa dengan kekuasaan, dan tidak bisa dibangun hanya dengan slogan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasa bahwa informasi yang mereka terima benar, adil, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ruang publik yang sehat, pers memiliki peran penting sebagai penjaga kepercayaan itu.
Di tengah banjir informasi digital, peran pers menjadi semakin strategis. Masyarakat hari ini tidak kekurangan informasi, tetapi sering kekurangan pegangan untuk membedakan mana informasi yang benar, mana yang keliru, mana opini, mana propaganda, dan mana manipulasi. Lazer dkk. (2018) menyebut persoalan berita palsu sebagai tantangan besar yang membutuhkan pemahaman tentang bagaimana internet menyebarkan konten, bagaimana manusia memproses berita, dan bagaimana platform digital memperbesar dampaknya.
Pers hadir untuk mengisi ruang itu. Bukan sekadar menyampaikan kabar tercepat, tetapi memastikan bahwa kabar yang sampai kepada publik sudah melewati proses verifikasi. Dalam demokrasi, pers bukan pengeras suara kekuasaan, bukan pula mesin sensasi. Pers adalah institusi publik yang bertugas memeriksa fakta, memberi konteks, menguji klaim, mengawasi kekuasaan, dan membantu masyarakat memahami peristiwa secara jernih.
Namun, tugas itu kini jauh lebih berat. Disinformasi sering dikemas menyerupai produk jurnalistik. Tandoc, Lim, dan Ling (2018) menjelaskan bahwa “fake news” dapat muncul dalam banyak bentuk, mulai dari satire, fabrikasi, manipulasi, propaganda, sampai iklan terselubung yang meniru bentuk berita.
Karena itu, masyarakat sering sulit membedakan antara karya jurnalistik yang sah dan konten manipulatif yang memakai wajah seperti berita.
Di sinilah pers harus melindungi kepercayaan publik melalui disiplin verifikasi. Setiap potongan video, rekaman suara, tangkapan layar, dokumen digital, klaim viral, dan pernyataan pejabat harus diuji sebelum dipublikasikan. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi adalah nyawa pers. Jika media ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, kerusakannya tidak hanya pada satu berita, tetapi pada kepercayaan publik terhadap pers secara keseluruhan.
Kepercayaan kepada media juga bukan perkara sederhana. Strömbäck dkk. (2020) menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap media berita berkaitan dengan bagaimana publik menilai kredibilitas media, jurnalis, sumber, dan institusi berita, serta berdampak pada cara masyarakat menggunakan media.
Artinya, jika publik tidak percaya pada pers, berita benar pun dapat ditolak hanya karena berasal dari media yang dianggap tidak kredibel.
Masalahnya, perang persepsi sering menyerang pers bukan dengan membantah isi berita, tetapi dengan merusak reputasi medianya. Egelhofer dan Lecheler (2019) menunjukkan bahwa istilah “fake news” memiliki dua dimensi: sebagai genre disinformasi yang menyerupai berita, dan sebagai label politik untuk mendelegitimasi media berita.
Ini sangat berbahaya. Ketika setiap laporan kritis langsung dicap sebagai “media bohong”, fungsi kontrol sosial pers dapat dilemahkan.
Karena itu, pers harus menjaga dua hal sekaligus: kebebasan dan kredibilitas. Kebebasan pers penting agar media dapat mengawasi kekuasaan tanpa takut. Tetapi kredibilitas juga penting agar hasil kerja pers dipercaya publik. Kebebasan tanpa kredibilitas akan membuat media mudah dianggap liar. Sebaliknya, kredibilitas tanpa kebebasan akan membuat media berubah menjadi corong kekuasaan.
Peran pers dalam melindungi kepercayaan publik dapat dilakukan melalui beberapa langkah utama.
Pertama, pers harus transparan dalam proses kerja jurnalistik. Publik perlu tahu dari mana data diperoleh, siapa narasumbernya, bagaimana informasi diverifikasi, dan apa batas pengetahuan redaksi pada saat berita diterbitkan. Di era digital, transparansi bukan kelemahan; justru itulah cara media membangun kepercayaan.
Kedua, media harus berani melakukan koreksi terbuka. Kesalahan jurnalistik bisa terjadi, tetapi cara media memperbaiki kesalahan itulah yang menentukan martabatnya. Koreksi yang jelas, cepat, dan terbuka menunjukkan bahwa media bertanggung jawab. Sebaliknya, menyembunyikan kesalahan hanya akan memberi ruang bagi kecurigaan publik.
Ketiga, pers harus membedakan secara tegas antara berita, opini, iklan, dan konten sponsor. Banyak krisis kepercayaan muncul karena publik merasa ditipu oleh konten yang tampak seperti berita, tetapi sebenarnya adalah promosi atau pesanan kepentingan tertentu. Jika batas ini kabur, kepercayaan publik ikut kabur.
Keempat, jurnalisme harus memberi konteks, bukan sekadar kutipan. Dalam perang persepsi, pernyataan dapat dipotong, data dapat diseleksi, dan video dapat dilepaskan dari konteksnya. Pers harus membantu publik melihat gambaran utuh. Berita yang baik bukan hanya menjawab apa yang terjadi, tetapi juga mengapa itu terjadi, siapa yang terdampak, apa datanya, dan apa konsekuensinya.
Kelima, pers harus memperkuat jurnalisme data dan literasi publik. Masyarakat membutuhkan media yang mampu menerjemahkan angka menjadi pemahaman. Data ekonomi, hukum, kesehatan, pemilu, bencana, dan kebijakan publik harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa kehilangan akurasi. Di tengah banjir opini, data yang dijelaskan dengan baik adalah penopang kepercayaan.
Keenam, media harus menjaga independensi dari tekanan politik, bisnis, dan algoritma. Tekanan terbesar pers hari ini tidak hanya datang dari kekuasaan, tetapi juga dari ekonomi perhatian. Algoritma sering memberi hadiah kepada konten yang memicu kemarahan, ketakutan, dan konflik. Jika media tunduk sepenuhnya pada logika klik, ia akan kehilangan fungsi publiknya. Pers harus tetap hidup secara ekonomi, tetapi tidak boleh menjual akal sehat publik demi trafik.
Ketujuh, pers harus menjadi ruang klarifikasi yang cepat dan kredibel. Ecker dkk. (2022)menjelaskan bahwa keyakinan terhadap misinformasi dipengaruhi faktor kognitif, sosial, dan afektif, serta sering resisten terhadap koreksi.
Karena itu, klarifikasi media harus cepat, jelas, dan mudah dibagikan. Bantahan yang benar tetapi lambat sering kalah oleh fitnah yang viral.
Dalam situasi krisis, peran pers menjadi semakin penting. Ketika terjadi bencana, konflik sosial, gejolak ekonomi, kasus hukum besar, atau isu politik sensitif, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tenang dan dapat dipercaya. Jika pers gagal hadir dengan akurat, ruang kosong itu akan diisi oleh rumor, spekulasi, dan provokasi.
Namun, melindungi kepercayaan publik bukan hanya tugas media. Pemerintah, aparat, partai politik, kampus, tokoh agama, platform digital, dan masyarakat juga harus ikut menjaga ekosistem informasi. Pemerintah harus terbuka terhadap data. Aparat harus memberi penjelasan yang akuntabel. Tokoh publik harus berhati-hati dalam berbicara. Platform digital harus bertanggung jawab terhadap penyebaran konten manipulatif. Masyarakat harus membangun kebiasaan memeriks sebelum membagikan.
Meski demikian, pers tetap memegang posisi istimewa. Ketika lembaga lain berbicara untuk kepentingannya sendiri, pers idealnya berbicara untuk kepentingan publik. Ketika kekuasaan ingin terlihat benar, pers bertugas menguji kebenaran itu. Ketika publik marah, pers harus menenangkan dengan fakta. Ketika isu dipelintir, pers harus mengembalikan konteks. Ketika kebohongan dinormalisasi, pers harus mempertahankan standar kebenaran.
Kepercayaan publik tidak akan terlindungi oleh media yang hanya mengejar sensasi. Ia juga tidak akan terlindungi oleh media yang takut mengkritik. Kepercayaan publik hanya dapat dijaga oleh pers yang bebas, profesional, jujur, akurat, berani, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, peran pers dalam melindungi kepercayaan publik adalah peran kebangsaan. Pers yang sehat membantu masyarakat tetap waras di tengah banjir informasi. Pers yang kredibel menjaga demokrasi dari manipulasi. Pers yang berintegritas membuat rakyat tidak mudah diadu domba. Di era disinformasi dan perang kognitif, menjaga kualitas pers berarti menjaga akal sehat bangsa.
Jakarta, 28 Juni 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)
