MAGELANG - Ketua II Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Magelang, Drs. H. Sulaiman Afandi, M.Ag., menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Menurutnya, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih harus dibarengi dengan penegakan hukum yang profesional serta penguatan nilai-nilai moral di tengah masyarakat.
Sulaiman menilai korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, etika, dan amanah yang diberikan masyarakat kepada para penyelenggara negara. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
"Korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasannya harus menjadi tanggung jawab bersama melalui penegakan hukum yang adil, profesional, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, " ujar Drs. H. Sulaiman Afandi, M.Ag., dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).
Sebagai salah satu unsur pimpinan FKUB Kabupaten Magelang, Sulaiman mengatakan lembaganya berkomitmen terus mendorong tumbuhnya budaya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan proses hukum. Pencegahan juga harus dilakukan melalui pendidikan karakter, penguatan akhlak, dan penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
"Membangun budaya antikorupsi harus dimulai dari pembentukan karakter. Ketika nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas tertanam sejak dini, kita sedang membangun benteng yang kuat untuk mencegah lahirnya praktik korupsi di masa depan, " katanya.
Sulaiman juga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kalangan pemuda, serta seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif dalam menumbuhkan budaya antikorupsi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga masa depan Indonesia.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan sinergi semua pihak. Ketika masyarakat ikut mengawal, tokoh agama memberikan teladan, dan penegakan hukum berjalan secara profesional, maka kepercayaan publik akan semakin kuat dan pembangunan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan, " jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Sulaiman mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan semangat antikorupsi sebagai gerakan bersama demi menjaga amanah bangsa dan mewujudkan Indonesia yang maju, adil, serta sejahtera.
"Melawan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga panggilan moral seluruh anak bangsa. Mari kita dukung penegakan hukum yang profesional, adil, dan tanpa pandang bulu demi Indonesia yang bersih, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat, " pungkasnya.
(Agung)
