BALIKPAPAN - Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, secara tegas menggarisbawahi bahwa perjuangan melawan korupsi harus dimulai jauh sebelum dana daerah tersalurkan. Ia menekankan bahwa menindak praktik korupsi setelah terjadi bukanlah solusi ideal, melainkan pencegahan sejak tahap awal perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kunci utama.
“Pencegahan harus dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran APBD. Jika sejak awal sudah benar, transparan dan akuntabel, maka pelaksanaan program pembangunan akan lebih mudah dijaga agar tepat sasaran dan bersih dari praktik penyimpangan, ” ujar Gubernur Harum saat membuka kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Diskusi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Kaltim di Balikpapan, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini menjadi momentum penting bagi orang nomor satu di Kaltim untuk menyampaikan pesan integritas.
Gubernur Harum melihat APBD bukan sekadar angka, melainkan denyut nadi pembangunan daerah yang membawa harapan seluruh masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, sekolah, hingga layanan kesehatan di rumah sakit, serta program-program sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kurang mampu, semuanya bersumber dari APBD.
“Setiap rupiah APBD harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ” tegasnya dengan mantap.
Lebih lanjut, Gubernur Harum menyoroti pentingnya keterbukaan data APBD. Baginya, transparansi bukan hanya sekadar membangun kepercayaan publik, namun juga berfungsi sebagai perisai terkuat untuk membentengi diri dari potensi penyalahgunaan wewenang.
Ia mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk senantiasa menjaga integritas dan tidak tergiur untuk menyalahgunakan APBD demi keuntungan pribadi. Perangkat daerah, menurutnya, adalah benteng terdepan dalam menjaga marwah pemerintahan yang bersih.
Gubernur juga memaparkan data mengenai Indeks Monitoring Center of Prevention (MCP) Kaltim tahun 2024 yang masih berada di angka 73, 22, sedikit di bawah rata-rata nasional 76. Ia menargetkan agar Kaltim mampu menembus angka 80 ke atas di tahun mendatang.
“Kalau perencanaan dan penganggarannya sudah benar, hasilnya akan lebih mudah dijaga. Karena itu mari kita perbaiki sejak awal, ” pesannya kembali, mengajak seluruh elemen untuk bergerak serentak memperbaiki fondasi anggaran.
Ia berharap sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta partisipasi aktif dari masyarakat akan terus diperkuat. Dengan tata kelola keuangan yang kokoh, Gubernur Harum optimis Kaltim dapat mewujudkan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, sebuah masyarakat yang sejahtera, maju, dan berdaya saing.
Penandatanganan Audit Charter/Piagam Audit Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah Provinsi Kaltim juga turut disaksikan oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menambah khidmatnya acara.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto hadir sebagai narasumber dengan materi “Pemberantasan Korupsi menuju Indonesia Emas 2045”, sementara Kajati Kaltim Supardi memaparkan tentang “Pencegahan Korupsi dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah”. (PERS)
