LUWU TIMUR – Himpunan Aktivis Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM) Batara Guru mendesak agar penyelesaian konflik agraria di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, ditempuh melalui dialog yang terbuka, transparan, dan berkeadilan. Organisasi mahasiswa tersebut menilai pendekatan persuasif menjadi jalan terbaik untuk mencegah konflik semakin meluas sekaligus menjaga hak-hak masyarakat.
Ketua Umum HAM-LUTIM Batara Guru, Rishariyadi, S.AP., menegaskan bahwa penyelesaian persoalan agraria harus mengedepankan musyawarah dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, bukan melalui langkah-langkah yang berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.
"Kami mengutuk segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat. Status Proyek Strategis Nasional bukanlah legitimasi untuk mengesampingkan hak-hak dasar warga negara. Pembangunan harus menjadi instrumen kesejahteraan, bukan menghadirkan ketakutan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas ruang hidupnya, " tegas Rishariyadi.
Menurutnya, pembangunan, termasuk yang masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), tetap harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.
Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan ruang partisipasi yang memadai kepada masyarakat. Karena itu, dialog dinilai sebagai mekanisme yang paling tepat untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.
HAM-LUTIM juga meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menahan diri dari tindakan yang berpotensi memperuncing konflik di Laoli. Organisasi tersebut menilai pendekatan represif hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan dan menyulitkan proses penyelesaian sengketa agraria.
Sebaliknya, HAM-LUTIM mendorong agar pemerintah mengedepankan komunikasi yang terbuka, musyawarah, dan proses penyelesaian yang transparan sehingga stabilitas sosial tetap terjaga tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat.
Selain itu, HAM-LUTIM Batara Guru menyatakan akan terus mengawal perkembangan konflik agraria di Laoli secara kritis dan konstruktif. Organisasi tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memastikan pembangunan nasional berjalan seiring dengan keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Menurut HAM-LUTIM, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya proyek, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara di setiap proses pembangunan. (*)
