Hendri Kampai: Pastikan Keadilan Bagi Semua, Presiden Prabowo Perlu Evaluasi PSN di Era Rezim Jokowi

PEMERINTAHAN - Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan inisiatif yang diusung oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan infrastruktur serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini telah menjadi tulang punggung bagi berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, dan perumahan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan pembangunan di seluruh Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya, PSN kerap menuai kritik, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Dengan berakhirnya era kepemimpinan Joko Widodo dan bergantinya kepemimpinan nasional ke tangan Prabowo Subianto, muncul tuntutan agar pemerintah baru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSN yang dianggap menindas rakyat.  

Dampak Negatif PSN terhadap Masyarakat  
Beberapa proyek infrastruktur besar di bawah payung PSN telah memicu kontroversi karena dianggap lebih mengutamakan kepentingan ekonomi makro dibanding kesejahteraan rakyat kecil. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo:  

1. Penggusuran Paksa dan Hilangnya Mata Pencaharian: Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan PSN adalah penggusuran lahan yang seringkali tidak memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bendungan, dan kawasan industri. Dalam beberapa kasus, kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat terdampak, sehingga memperburuk ketimpangan sosial.  

2. Kerusakan Lingkungan dan Hilangnya Ruang Hidup: Pembangunan infrastruktur dalam skala besar sering kali mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Pembukaan lahan besar-besaran untuk proyek PSN telah mengakibatkan deforestasi, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem yang berujung pada bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Hal ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.  

3. Kurangnya Partisipasi Publik dalam Perencanaan: Salah satu kelemahan utama PSN adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Keputusan proyek sering kali dibuat secara top-down tanpa konsultasi yang cukup dengan masyarakat yang terdampak langsung. Akibatnya, banyak proyek yang justru menimbulkan konflik sosial, baik antara pemerintah dengan warga, maupun antarwarga sendiri yang memiliki kepentingan berbeda.  

4. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Konflik Kepentingan: Dalam beberapa kasus, PSN justru menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Proyek infrastruktur yang didanai dengan anggaran besar sering kali menjadi lahan subur bagi praktik korupsi dan nepotisme, di mana proyek-proyek diberikan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tertentu. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan sosial dan mencederai prinsip keadilan dalam pembangunan.  

Peluang Evaluasi dalam Pemerintahan Prabowo 
Sebagai pemimpin baru, Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk melakukan reformasi terhadap PSN agar lebih berpihak kepada rakyat. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk memastikan bahwa PSN benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas:  

1. Meninjau Ulang Proyek-Proyek Bermasalah: Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek PSN yang telah berjalan dan mengidentifikasi proyek mana saja yang berpotensi merugikan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran hak-hak warga, maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pengadaan lahan serta pemberian kompensasi yang lebih adil bagi mereka yang terdampak.  

2. Mengutamakan Pembangunan Berkelanjutan: Pemerintahan Prabowo harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Proyek-proyek PSN harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek ekologis, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.  

3. Meningkatkan Partisipasi Publik: Agar kebijakan pembangunan lebih inklusif, pemerintahan baru perlu memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan PSN. Warga yang terdampak harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka, baik melalui forum konsultasi, audiensi publik, maupun mekanisme hukum yang adil.  

4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran: Untuk menghindari praktik korupsi dan konflik kepentingan, pemerintahan Prabowo harus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran PSN. Mekanisme transparansi seperti audit independen, keterbukaan data, serta pengawasan oleh lembaga masyarakat sipil harus diperkuat agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.  

5. Membangun Infrastruktur yang Berpihak kepada Rakyat Kecil: Fokus pembangunan infrastruktur harus bergeser dari proyek-proyek mercusuar ke infrastruktur yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat kecil. Misalnya, alih-alih membangun proyek-proyek yang hanya menguntungkan kelompok elit, pemerintah dapat lebih berinvestasi dalam infrastruktur desa, pembangunan sekolah, rumah sakit, serta peningkatan akses listrik dan air bersih di daerah terpencil.  

Evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi kebutuhan mendesak dalam pemerintahan Prabowo Subianto agar proyek pembangunan tidak lagi menjadi alat penindasan terhadap rakyat kecil. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial dengan memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi segelintir elite ekonomi dan politik. Dengan reformasi yang tepat, PSN dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia.  

Jika pemerintahan Prabowo mampu mengambil langkah-langkah strategis dalam mengevaluasi dan memperbaiki PSN, maka visi Indonesia yang maju dan berkeadilan dapat terwujud. Namun, jika pendekatan lama yang mengabaikan kepentingan rakyat masih dipertahankan, maka konflik sosial dan ketimpangan akan terus berlanjut, menghambat pembangunan yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Jakarta, 13 Maret2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi