PANGKEP SULSEL - Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan ( Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan Herman Djide, saat diajak tentang membangun masa depan desa dan kelurahan di Indonesia Selasa (21/10/2025.
menegaskan bahwa membangun Indonesia tidak cukup hanya dengan proyek infrastruktur besar atau kebijakan makro yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan sejati, menurutnya, harus dimulai dari lapisan paling bawah — masyarakat desa, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil — yang menjadi tulang punggung kehidupan bangsa. “Bangsa ini akan kuat jika rakyat kecilnya berdaya, ” ujarnya penuh semangat.
Pernyataan itu mencerminkan keprihatinan sekaligus harapan besar. Selama ini, banyak kebijakan ekonomi dan pembangunan yang justru tidak menyentuh masyarakat bawah secara langsung. Mereka sering menjadi objek, bukan subjek pembangunan. Herman Djide mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk meninjau ulang arah kebijakan agar berpihak pada pemberdayaan dan kemandirian rakyat kecil.
Menurutnya, sudah saatnya Indonesia menempuh paradigma baru pembangunan: dari bawah ke atas (bottom-up). Desa dan komunitas lokal harus menjadi titik awal lahirnya kemandirian ekonomi dan sosial. “Kita tidak bisa terus bergantung pada kota. Potensi desa luar biasa besar, tinggal bagaimana negara hadir dengan kebijakan yang berpihak, ” katanya
Ia mencontohkan banyak desa yang memiliki kekayaan alam, keterampilan tradisional, dan semangat gotong royong, namun belum mendapatkan dukungan memadai dari pemerintah. “Jika kebijakan pembangunan diarahkan untuk menguatkan potensi desa — misalnya lewat bantuan teknologi, akses pasar, dan pembiayaan mikro — maka lapangan kerja akan tumbuh dari bawah, bukan dari utang luar negeri, ” tambah Herman Djide.
Bagi Herman, masyarakat bawah bukan sekadar penerima bantuan, tetapi motor penggerak ekonomi. Ketika rakyat diberi kesempatan untuk mandiri, mereka akan melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Contohnya, banyak komunitas di daerah yang kini mengembangkan produk lokal seperti pupuk organik, olahan hasil tani, atau wisata alam berbasis lingkungan. Inilah bentuk nyata pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter mandiri di kalangan generasi muda desa. Menurutnya, sekolah dan lembaga pelatihan harus mengajarkan keterampilan hidup, bukan hanya teori. “Kita butuh anak muda yang tidak hanya mencari kerja, tapi menciptakan kerja, ” tegasnya. Dengan cara itu, arus urbanisasi bisa ditekan dan keseimbangan ekonomi antarwilayah dapat terjaga
Dalam pandangannya, dukungan kebijakan yang berpihak tidak selalu berarti bantuan tunai atau proyek fisik. Lebih dari itu, dibutuhkan keberpihakan dalam bentuk regulasi, akses modal, dan pendampingan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya ekonomi rakyat. “Keadilan sosial itu bukan slogan, tapi tanggung jawab moral negara, ” ujar Herman.
Herman Djide juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Pembangunan desa tidak akan berhasil jika berjalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas sektor dibutuhkan agar setiap potensi lokal bisa dioptimalkan. Ia percaya bahwa jika kebijakan benar-benar berpihak, maka masyarakat bawah tidak hanya sejahtera, tapi juga mampu berkontribusi bagi ketahanan nasional.
Akhirnya, Herman Djide mengajak semua pihak untuk melihat kembali esensi pembangunan Indonesia: mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali. “Bangunlah Indonesia dari bawah. Hidupkan desa, berdayakan rakyat, dan lindungi lingkungan. Dari sanalah kedaulatan bangsa ini akan berdiri kokoh, ” pungkasnya dengan penuh keyakinan. Sebab baginya, masa depan Indonesia tidak hanya terletak di gedung-gedung tinggi kota, tetapi di tangan masyarakat kecil yang bekerja dengan hati untuk negeri. ( Syaharuddin)
