PANGKEP SULSEL - Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Herman Djide saat melakukan diskusi di Warkop Soreang Kecamatan Minasatene beberapa hari lalu bersama beberapa tokoh masyarakat.
Pimpinan Redaksi Media Indonesia Satu ini berkata bahwa Kelurahan adalah wajah paling dekat dari negara di tengah masyarakat. Dari kantor kelurahanlah warga berharap pelayanan cepat, bantuan tepat sasaran, dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata. Namun harapan itu akan runtuh apabila kelurahan berjalan tanpa data yang jelas dan akurat.
Data potensi kelurahan sejatinya adalah pondasi pembangunan. Sama halnya dengan rumah, tanpa pondasi yang kuat, bangunan sehebat apa pun pasti akan roboh. Pembangunan yang tidak diawali data kependudukan, kondisi sosial, ekonomi warga, sumber daya alam, dan infrastruktur hanyalah kebijakan coba-coba yang berisiko besar salah sasaran.
Sayangnya, masih sering ditemui kelurahan yang bekerja sekadar administratif: melayani surat menyurat, menghadiri rapat, dan menunggu program dari atas. Padahal peran strategis kepala kelurahan adalah menguasai data wilayahnya sendiri. Kepala kelurahan seharusnya tahu berapa warganya yang miskin, siapa yang menganggur, potensi ekonomi apa yang bisa dikembangkan, dan wilayah mana yang rawan masalah. Tanpa penguasaan ini, kelurahan kehilangan fungsi kepemimpinannya.
Lebih ironis lagi, ketika ketidakmampuan dalam mengelola data dianggap sebagai hal wajar. Ini keliru. Jabatan kepala kelurahan adalah jabatan strategis, bukan posisi simbolik. Ketika seseorang tidak sanggup menyusun dan memanfaatkan data potensi kelurahan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja pribadi, tetapi masa depan pembangunan wilayah dan kepercayaan masyarakat.
Herman Djide berharap kepada Pemerintah daerah perlu tegas dan konsisten. Pembinaan memang penting, tetapi pembiaran jauh lebih berbahaya. Kepala kelurahan yang tidak berbasis data harus dievaluasi secara objektif. Jika setelah pembinaan tetap tidak mampu, maka pergantian jabatan adalah langkah yang rasional dan bertanggung jawab. Pembangunan tidak boleh dikorbankan hanya demi menjaga kenyamanan birokrasi.
Ke depan, kelurahan harus bertransformasi menjadi unit pemerintahan berbasis data. Data bukan sekadar laporan tahunan, tetapi alat utama merancang program, mengukur kinerja, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi warga.
Pada akhirnya, pembangunan yang berhasil bukan ditentukan oleh seberapa besar anggaran, melainkan seberapa kuat datanya. Kelurahan tanpa data adalah pembangunan tanpa arah. Dan negara tidak boleh membiarkan pembangunan berjalan tanpa arah.
Menurut Herman Djide bahwa Data itu potensi kelurahan adalah pondasi utama pembangunan. Tanpa data yang lengkap dan akurat, perencanaan ibarat membangun rumah tanpa pondasi—rapuh dan mudah gagal.
Berikut penjelasan data apa saja yang WAJIB disusun secara rinci oleh Kepala Kelurahan, serta konsekuensi bila tidak mampu menjalankannya.
✅ DATA WAJIB KELURAHAN (SECARA RINCI)
1️⃣ Data Kependudukan (Data Dasar Warga)
Fondasi seluruh kebijakan pelayanan dan bantuan. Jumlah penduduk per RT/RW, Data KK & NIK valid, Usia (balita, produktif, lansia), Jenis kelamin, Pendidikan terakhir, Status perkawinan, Pekerjaan & pengangguran, Pendatang & warga non-permanen, Disabilitas & kelompok rentan
📌 Manfaat: tepat sasaran bansos, layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
2️⃣ Data Kemiskinan & Sosial
Menentukan arah intervensi pemerintah., Rumah tidak layak huni (RTLH), Data DTKS (PKH, BPNT, PBI), Anak putus sekolah, Ibu hamil & balita stunting, Lansia miskin & terlantar, Masalah sosial (ODGJ, konflik, perceraian)
📌 Manfaat: menekan kemiskinan & stunting, mencegah konflik sosial.
3️⃣ Data Potensi Ekonomi Kelurahan
Penentu bangkit atau matinya ekonomi lokal., UMKM (jenis, skala, omzet), Pedagang, nelayan, petani, buruh, Produk unggulan lokal, Lahan tidur & lahan produktif, Koperasi & BUMK/BUMKel, Pasar, kios, sentra ekonomi, 0 Kebutuhan modal & pelatihan
📌 Manfaat: menciptakan lapangan kerja & PAD wilayah.
4️⃣ Data Sumber Daya Alam & Lingkungan
Aset jangka panjang kelurahan., Lahan pertanian & perkebunan, Rawa, sungai, pesisir, Sumber air bersih, Daerah rawan banjir/abrasi, Zona hijau & kawasan lindung, Persoalan sampah & limbah
📌 Manfaat: pembangunan berkelanjutan & mitigasi bencana.
5️⃣ Data Infrastruktur & Sarana Prasarana:
Menentukan prioritas anggaran., Jalan & drainase, Jembatan & penerangan, Fasilitas pendidikan, Fasilitas kesehatan, Tempat ibadah, Internet & jaringan komunikasi, Kondisi bangunan (baik/rusak)
Manfaat: tepat sasaran dalam pembangunan fisik
Data Kelembagaan & Partisipasi Warga, Penggerak sosial kelurahan., RT/RW aktif, Karang Taruna, PKK, LPM, Kelompok Tani/Nelayan, Komunitas pemuda & perempuan, Forum warga & tokoh masyarakat
Manfaat: pembangunan berbasis gotong-royong.:
Data Keamanan & Ketertiban, Stabilitas wilayah.Tingkat kriminalitas, Konflik sosial, Daerah rawan narkoba, Pos kamling aktif, Bencana & kejadian luar biasa, Manfaat: wilayah aman, investasi masuk.
BILA KEPALA KELURAHAN TIDAK SANGGUP MENYUSUN DATA
Secara Administratif: Teguran tertulis, Evaluasi kinerja: Pembinaan khusus, Penonaktifan sementara, Pergantian jabatan (mutasi/demosi), Sesuai PP ASN & aturan Pemda
Secara Substantif: Program kelurahan tidak tepat sasaran, Anggaran tidak efektif, Bansos salah sasaran, Data kelurahan ditarik alih kecamatan/kabupaten, Hilangnya kepercayaan masyarakat, Kepala kelurahan yang tidak berbasis data = gagal menjalankan fungsi strategisnya.
✅ PRINSIP KUNCI PEMBANGUNAN KELURAHAN MODERN
> “Pembangunan dimulai dari DATA, dijalankan dengan PERENCANAAN, dan diawasi dengan EVALUASI.”
Tanpa data → tidak ada perencanaan, Tanpa perencanaan → anggaran sia-sia, Tanpa evaluasi → kesalahan berulang
KESIMPULAN TEGAS
Data potensi kelurahan adalah kewajiban, bukan pilihan, Kepala harus mampu menguasai & mengelola data
Jika tidak sanggup → harus dibina atau DIGANTI, Kelurahan bukan tempat belajar, tapi ujung tombak pemerintahan
🧱 Kelurahan kuat lahir dari data yang kuat. (Ruslan)
