JAKARTA - Pemerintah Indonesia meluncurkan program ambisius untuk menanam singkong di lahan seluas 1 juta hektare. Langkah strategis ini dirancang untuk memenuhi mandat pencampuran etanol sebesar 10 persen ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM), sebuah inisiatif yang diharapkan membawa dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian nasional.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa singkong menjadi salah satu komoditas utama yang akan diandalkan sebagai bahan baku produksi etanol. Selain singkong, jagung dan tebu juga memiliki potensi yang sama dalam memenuhi kebutuhan etanol nasional.
"Lahannya yang 1 juta hektare itu, perintah Bapak Presiden, " ungkap Amran dengan penuh semangat di Jakarta pada Selasa (21/10/2025), menegaskan dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara.
Rencana cetak tanam singkong ini akan merambah ke seluruh penjuru negeri. Namun, detail spesifik mengenai lokasi lahan masih dalam tahap penyempurnaan. Amran menyebutkan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, untuk memastikan pemilihan lokasi yang paling optimal.
"Seluruh Indonesia, di mana yang agro climate-nya cocok, " tandas Amran, menggarisbawahi pentingnya kesesuaian iklim dan kondisi tanah demi keberhasilan program ini.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan penuh terhadap kebijakan mandatori campuran etanol 10 persen pada BBM. Keputusan ini diambil sebagai langkah krusial dalam upaya mengurangi emisi karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, serta untuk menekan ketergantungan Indonesia pada impor BBM.
Dengan kebijakan ini, Indonesia akan mewajibkan pencampuran bensin dengan etanol, menghasilkan produk BBM yang lebih ramah lingkungan dan memperkuat ketahanan energi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) rencananya akan menggandeng industri otomotif untuk melakukan uji coba dan memastikan kecocokan penerapan BBM beretanol 10 persen di iklim tropis Indonesia.
Pengujian ini juga akan mencakup kekhawatiran masyarakat terkait potensi dampak etanol pada mesin, seperti ketidakcocokan dengan iklim tropis atau sifat korosifnya terhadap material tertentu seperti karet. Proses implementasi etanol ini diperkirakan akan memakan waktu 2-3 tahun ke depan, memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian dan pemutakhiran yang diperlukan. (PERS)
