Kapolda NTB Hadiri Seminar Dinamika Rancangan KUHP, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Peradilan

Mataram, NTB – Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.I.K., didampingi Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol. Syarif Hidayat, S.I.K., menghadiri pembukaan Seminar Dinamika Rancangan KUHP yang digelar di Ballroom Hotel Golden Palace Mataram, Rabu (26/02/2025). Acara ini merupakan hasil kerja sama antara Polda NTB dan PERADI NTB, dengan tujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Seminar ini mengusung tema "Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Transparan dan Akuntabel" dan dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk dosen, mahasiswa, praktisi hukum, birokrat, tokoh masyarakat, serta pengamat hukum. Para peserta berdiskusi mengenai berbagai aspek penting dalam revisi KUHP yang tengah dirancang pemerintah.

Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan menegaskan bahwa seminar ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan Rancangan KUHP. “Kami berharap diskusi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki rancangan yang ada, sehingga sistem peradilan kita benar-benar transparan dan akuntabel, ” ujarnya.

Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol. Syarif Hidayat, S.I.K., menambahkan bahwa reformasi hukum pidana yang diusulkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang lebih adil. Beberapa perubahan utama dalam rancangan ini mencakup perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban, pengaturan lebih ketat terhadap kewenangan penyidik, mekanisme penahanan, penggunaan alat bukti digital, serta penguatan pengawasan oleh lembaga peradilan.

"Seminar ini menjadi momentum penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai urgensi reformasi hukum acara pidana serta tantangan dalam implementasinya. Kita berharap, melalui forum ini, dapat tercapai kesepahaman bersama, " ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa rekomendasi dari seminar ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan guna memastikan bahwa revisi KUHP benar-benar mampu menjawab tantangan hukum yang ada di Indonesia.

Seminar ini menjadi bukti nyata komitmen berbagai pihak dalam mendorong reformasi hukum yang lebih transparan, adil, dan akuntabel, guna menciptakan sistem peradilan yang lebih baik bagi masyarakat.(Adb)