KERINCI, JAMBI – Polemik pelayanan di Puskesmas Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat belum mereda. Setelah kasus dugaan penolakan pasien kritis disengat tawon jadi sorotan publik, kini mencuat persoalan baru: anggaran Loka Karya Mini (Lokmin) yang tidak jelas realisasinya kemana.
Sejumlah sumber sumber terpercaya Jaka (nama samaran, red) menyebutkan sejak lama Lokmin tidak pernah dilaksanakan di Puskesmas Semerap. Padahal kegiatan itu merupakan forum wajib minimal sebulan sekali untuk mengevaluasi pelayanan, membahas persoalan tiap ruangan, hingga mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
“Tidak pernah ada rapat Lokmin selama Kapus Elyawati, jikapun ada pasti akan tahu masalah di setiap ruangan. Tapi karena tidak ada, persoalan menumpuk tanpa solusi, ” ungkap seorang sumber yang meminta identitasnya disamarkan, Jumat (22/8/2025).
Lebih jauh, Jaka menegaskan bahwa anggaran Lokmin tetap ada dalam struktur keuangan puskesmas. Namun, tanpa adanya kegiatan, publik kini menyoroti kemana sebenarnya dana itu direalisasikan?
“Ini bukan soal rapat saja, tapi soal transparansi. Kalau kegiatan tidak pernah dilakukan, lalu kemana dana Lokmin dipakai?” tambahnya.
Lokmin sejatinya bukan hanya forum koordinasi, tetapi juga bentuk akuntabilitas publik. Dengan tidak adanya Lokmin, dugaan kuat muncul bahwa pengawasan internal lumpuh, sehingga berbagai masalah di puskesmas tidak pernah terselesaikan.
Sorotan tajam pun kini mengarah pada Kepala Puskesmas Semerap, Elyawati, yang dituding abai menjalankan kewajiban dan tidak transparan soal penggunaan anggaran.
Publik Kerinci menuntut audit terbuka terhadap realisasi anggaran Lokmin. Pasalnya, selain menyangkut profesionalitas manajemen, hal ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Hingga berita ini dipublis, Elyawati Kepala Puskesmas Semerap telah dihubungi melalui pesan whatshap, namun pilih bungkam.(son)
