JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi di daerah, khususnya di wilayah Sulawesi. Mereka mendorong pemerintah daerah (pemda) se-Sulawesi untuk memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Keterbukaan Informasi PBJ Pemerintah yang digelar di Manado, Kamis (31/7/2025).
Rakor ini bukan sekadar seremonial belaka. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan proses PBJ di daerah berjalan terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh publik. Tujuannya jelas, mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong keterbukaan informasi. Saya pribadi sangat mengapresiasi langkah konkret seperti ini. Sebagai warga, kita berhak tahu bagaimana uang pajak kita digunakan.
Asisten Deputi (Asdep) Agung Pratistho, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami mendorong pemda di Sulawesi menjadi garda terdepan implementasi transparansi PBJ, dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, ” ujar Agung.
Pernyataan ini seolah menjadi cambuk bagi para pemangku kebijakan di daerah. PBJ, menurutnya, adalah sektor yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sangat penting. Namun, partisipasi ini hanya akan efektif jika pemerintah proaktif menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses.
Sayangnya, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024, tingkat keterbukaan informasi di Sulawesi masih tergolong rendah. Dari enam provinsi, hanya dua yang masuk kategori “informatif”. Ini adalah ironi yang memprihatinkan. Di era digital seperti sekarang, seharusnya informasi tidak lagi menjadi barang mewah yang sulit didapatkan.
“Ini menunjukkan tantangan serius dalam pengelolaan layanan informasi publik, khususnya PBJ, ” jelas Agung.
Dalam rakor tersebut, hadir pula Pj. Sekda Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, yang mewakili Gubernur Olly Dondokambey. Kehadiran perwakilan dari pemerintah daerah ini menunjukkan adanya sinyal positif dalam upaya peningkatan transparansi PBJ.
Selain itu, hadir pula narasumber kompeten seperti Kepala Puspen Kemendagri, Benni Irwan, yang memaparkan peran strategis Kemendagri dalam implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah. Kepala Biro Humas LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati, juga menyoroti pentingnya transformasi digital untuk transparansi PBJ. Transformasi digital ini menjadi krusial. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi PBJ dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat luas. Bayangkan, kita bisa memantau proyek pembangunan di daerah kita hanya dengan beberapa kali klik di smartphone.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan PBJ yang akuntabel dan bebas dari korupsi. Harapan saya, ini bukan hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, tetapi benar-benar menjadi momentum perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan transparan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.***
