TALIABU - Lagi-lagi kabar tak sedap datang dari Kabupaten Pulau Taliabu. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) kembali menorehkan nama baru dalam daftar tersangka kasus dugaan korupsi. Kali ini, dua orang menjadi sorotan utama: mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berinisial SA alias Suprayitno, serta M selaku Pelaksana Kegiatan.
Mereka diduga kuat terlibat dalam praktik Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pembangunan Istana Daerah Kabupaten Pulau Taliabu pada Tahun Anggaran 2023. Sebuah proyek prestisius yang kini justru terindikasi merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis.
Kasipenkum Kejati Malut, Richard Sinaga, membenarkan penetapan kedua tersangka ini. Menurutnya, pembangunan Istana Daerah tersebut diduga kuat telah merugikan negara sebesar Rp 8 miliar. Angka yang sungguh memilukan, mengingat dana tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kemajuan daerah.
"Atas dasar tersebut, penyidik melakukan penyelidikan dan telah menetapkan tersangka SA selaku kuasa pengguna anggaran dan M selaku pelaksana pekerjaan, " jelas Richard, Selasa (9/12/2025).
Richard menambahkan, informasi mengenai perkembangan penanganan kasus ini disampaikan sebagai wujud nyata keterbukaan, akuntabilitas, dan komitmen Kejati Malut dalam menjalankan amanah penegakan hukum. Ini juga upaya memberikan kepastian informasi kepada publik yang berhak tahu.
Yang lebih mengkhawatirkan, penetapan SA sebagai tersangka kali ini bukanlah yang pertama. Ia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Taliabu pada Senin (17/2/2025). Kasus sebelumnya pun tak kalah meresahkan, terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana MCK (mandi cuci kakus) fiktif di 21 desa di Taliabu pada Tahun 2022, dengan nilai proyek yang juga signifikan, Rp 4 miliar.
Sungguh ironis melihat bagaimana proyek pembangunan yang seharusnya membawa kemajuan, justru berujung pada kerugian negara dan potensi hilangnya kepercayaan publik. Kasus ini menjadi pengingat pahit tentang pentingnya pengawasan ketat dan integritas dalam setiap alokasi anggaran daerah. (PERS)
