SOLOK - Kantor Pertanahan Kabupaten Solok mengikuti kegiatan pembekalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat pada Rabu, 11 Maret 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh pegawai PPPK di lingkungan kantor pertanahan di wilayah Sumatera Barat. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas, fungsi, serta peran strategis PPPK dalam mendukung pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan arahan langsung dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, S.SiT., M.Sc. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, khususnya dalam bidang pelayanan pertanahan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan pegawai PPPK memiliki peran penting dalam mendukung kinerja organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, pembekalan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan tugas secara optimal.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pegawai PPPK dapat memahami secara menyeluruh tanggung jawab yang diemban, serta mampu bekerja secara profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan pertanahan yang transparan, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat.
Kantor Pertanahan Kabupaten Solok juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kompetensi pegawai, termasuk bagi pegawai PPPK yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program dan layanan pertanahan di daerah.
Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan seluruh pegawai PPPK di lingkungan BPN Provinsi Sumatera Barat dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
