Penanggulangan Bencana, Wabup M. Ihpan; Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Risiko Bencana

Padang, - Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Rabu (7/5). Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota DPR RI Lisda Indrajoni, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Simon Flores, Rektor Universitas Andalas, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, kepala BPBD se-Sumatera Barat, serta berbagai organisasi relawan kebencanaan seperti FPRB, PMI, KOGAMI, Tagana, Jemari Sakato, APDI, dan ORARI.

Dalam sambutannya, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan daerah, mengingat Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi paling rawan bencana di Indonesia, khususnya gempa bumi.

“Sumbar adalah wilayah yang sangat rentan terhadap bencana karena faktor geologi, geografis, dan klimatologis. Letaknya di zona cincin api dan pesisir barat Pulau Sumatera menjadikan wilayah ini berisiko tinggi, terutama terhadap gempa bumi dan tsunami, ” ujar Suharyanto.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan bahwa kolaborasi yang kuat antara BNPB, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks.

“Kunjungan dan arahan dari Kepala BNPB menjadi motivasi bagi kami untuk membangun sistem yang lebih baik, mulai dari perencanaan hingga respons terhadap bencana. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dan berdampak nyata di lapangan, ” ujarnya.

Pasaman Barat, yang berada di kawasan patahan aktif termasuk Sesar Sumatra, tercatat telah beberapa kali mengalami gempa bumi signifikan yang berdampak terhadap masyarakat dan infrastruktur. Kondisi tersebut menempatkan Pasbar sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi, sehingga membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang terencana, kuat, dan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan menegaskan komitmen Pemkab Pasbar dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana melalui berbagai upaya.

“Pasaman Barat adalah wilayah yang tidak bisa dilepaskan dari ancaman bencana, khususnya gempa bumi. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi lintas sektor, membangun kapasitas daerah, serta meningkatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Hasil Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis partisipasi masyarakat, ” harapnya