JAKARTA - Menindaklanjuti insiden keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggemparkan sejumlah daerah, Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah tegas. Beliau memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk segera memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Perintah ini datang sebagai respons langsung terhadap kejadian yang meresahkan masyarakat tersebut.
Sebagai tindak lanjut arahan presiden, berbagai instansi vital seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Komunikasi Pemerintah, serta Badan Gizi Nasional, menggelar rapat koordinasi intensif. Pertemuan penting ini berlangsung di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada Minggu (28/09/2025).
"Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam, " ungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam wawancara singkat seusai rakor di gedung Kemenkes RI. Beliau menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dan instansi terkait saat ini adalah menyikapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan terkait insiden keracunan menu makanan MBG yang baru saja terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lainnya.
"Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. jangan sampai ada kejadian lagi, " tegasnya, menggarisbawahi urgensi penanganan masalah ini demi mencegah terulangnya insiden serupa.
Dalam sesi konferensi pers yang digelar terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan langkah-langkah konkret yang akan diambil demi menjamin program MBG berjalan aman dan higienis bagi seluruh anak Indonesia. "Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi, " jelasnya.
Beliau menekankan bahwa sertifikat laik higienis (SLHS) akan menjadi syarat mutlak bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS, " tegas Zulkifli Hasan. Lebih lanjut, ia meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia dalam memantau SPPG secara berkala, memastikan pasokan makanan tetap bergizi dan aman hingga ke tangan anak-anak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat virtual dengan seluruh kepala daerah pada Senin (29/9). "Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk beri arahan teknis, " ujar Tito Karnavian. Pertemuan daring ini akan secara khusus membahas peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penerapan standar higienis di setiap SPPG.
Rapat koordinasi yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. (PERS)
