JAKARTA - Suasana di Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, atau yang akrab disapa Rommy, dengan tegas membantah klaim Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, yang menyatakan terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP secara aklamasi.
"Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi, " ujar Rommy dalam sebuah pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas berita yang beredar mengenai klaim tersebut.
Rommy menjelaskan bahwa proses Muktamar ke-10 PPP sejatinya masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum ada penetapan ketua umum. Sementara itu, Mardiono telah mengklaim posisinya sebagai Ketum PPP sebelum waktu resmi penetapan.
"Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan, " tegas Rommy. Pernyataan ini juga didukung oleh Ketua Majelis Syariah PPP, Mustofa Aqil Siroj, serta seluruh Ketua DPW dan DPC PPP se-Indonesia, yang ia gambarkan sebagai kesatuan suara yang menolak klaim tersebut.
Rommy menambahkan, suasana di dalam Muktamar justru menunjukkan adanya penolakan terhadap kepemimpinan Mardiono. Ia menyaksikan langsung bagaimana Mardiono sempat diteriaki gagal dan diminta mundur, serta terdengar seruan bahwa PPP perlu perubahan. "Dengan demikian, tidak lah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi, " tuturnya, menyiratkan keheranan atas klaim tersebut.
Sebelumnya, Muhammad Mardiono pada Sabtu (27/9) malam di Jakarta memang sempat menyatakan diri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Ia mengklaim keputusan aklamasi diambil demi menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilainya sudah berada dalam situasi darurat. Mardiono juga menyebutkan bahwa sekitar 80 persen dari total peserta telah menyatakan persetujuan agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi. (PERS)
