Saiful Chaniago Menilai Pejabat Kementerian Tidak Patut Rangkap Komisaris BUMN 

Jakarta - Wakil ketua umum DPP KNPI Saiful Chaniago menilai ditetapkannya beberapa pejabat kementerian dan lembaga negara sebagai komisaris badan usaha milik negara atau BUMN 'tidak patut', karena memiliki implikasi yang sangat negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia kedepannya, juga sangat kontradiktif dengan komitmen pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme yang senantiasa ditegaskan oleh presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Menurut Chaniago, seharusnya para pejabat kementerian dan pejabat lembaga negara Indonesia lebih fokus memastikan optimalisasi progam pembangunan pada kementerian maupun lembaga pemerintahan yang mereka pimpin untuk menopang kemajuan Indonesia kedepannya dengan sebaik-baiknya, karena apabila mereka merangkap sebagai komisaris pada badan usaha milik negara 'maka diduga kuat kecenderungan tidak fokus dan tidak optimal menjalankan kewajibannya sebagai pimpinan kementerian maupun lembaga pemerintahan Indonesia.

"Diketahui bahwa para pejabat kementerian dan lembaga negara yang diangkat sebagai komisaris BUMN adalah Wamen Perumahan dan permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris BTN, Wamen UMKM Helvi Yuni sebagai komisaris BRI, Wamen ESDM Yuliot Tandjung sebagai komisaris Mandiri, Dirjen Pajak Suryo Utomo sebagai Dirut Bank Mandiri"

Menurut Chaniago, Kami berkesimpulan bahwa keputusan menteri BUMN untuk menetapkan beberapa pejabat negara guna menduduki posisi sebagai komisaris badan usaha milik negara sebagai bentuk pengabaian terhadap sumpah jabatannya yakni "menjalankan kewajibannya secara konstitusional dengan sungguh-sungguh" dan mengabaikan komitmennya presiden Indonesia Prabowo Subianto yang senantiasa ditegaskan dalam pidatonya 'yakni menjadikan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Harapan kami, semoga presiden Prabowo Subianto 'mampu memahami' dinamika penyelenggara pemerintahan Indonesia secara baik dan benar 'serta seadil-adilnya, sehingga keputusannya para menteri tidak kemudian berdampak langsung merusak nama baiknya sebagai presiden Indonesia, dan tentunya demi memastikan kebaikan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara kedepannya, tutup Waketum DPP KNPI Saiful Chaniago.