Mataram, NTB – Sebuah upaya sinergis antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan unsur pemerintah kelurahan kembali ditunjukkan dalam menangani isu sensitif di tengah masyarakat.
Kali ini, permasalahan menyangkut rencana pernikahan beda agama antara seorang pria beragama Hindu dari Lingkungan Penaraga selatan, Kelurahan Saptamarga, dan perempuan beragama Islam dari Lingkungan Otak Desa, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Ampenan.
Kegiatan koordinasi atau “urun rembuk” tersebut berlangsung pada Minggu (02/06/2025) di rumah Kepala Lingkungan Otak Desa, dengan dihadiri oleh dua lurah, masing-masing dari Kelurahan Dasan Agung dan Saptamarga, serta Kepala Lingkungan Penaraga Selatan dan Otak Desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa dari kedua wilayah.
Dalam pertemuan itu, para pihak membahas permohonan surat selabar yang diajukan oleh pihak calon mempelai pria sebagai syarat administratif untuk melangsungkan pernikahan. Diskusi berjalan secara persuasif, dengan pendekatan sosial dan budaya guna memastikan proses berjalan damai, aman, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Kapolsek Sandubaya, AKP Niko Herdianto S.T.K., S.I.K., memberikan apresiasi atas respons cepat dan terukur yang dilakukan oleh jajarannya bersama unsur tiga pilar kelurahan.
“Permasalahan kawin beda agama bukan hanya persoalan personal, namun bisa menjadi isu sosial dan berpotensi memunculkan kegaduhan jika tidak ditangani dengan bijak. Langkah koordinasi ini sudah sangat tepat, ” ujar AKP Niko.
Ia menambahkan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan sekadar penegakan hukum, melainkan juga solusi dalam menghadapi dinamika sosial, termasuk yang menyangkut kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat.
“Kami berharap upaya yang dilakukan bersama pemerintah kelurahan ini dapat memperlancar rencana pernikahan yang dimaksud, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi ketertiban, norma sosial, dan aturan hukum yang berlaku, ” lanjutnya.
Menurutnya, keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan seperti ini menjadi bagian dari wujud nyata peran Bhabinkamtibmas sebagai pengayom masyarakat, sekaligus menunjukkan kekuatan sinergi lintas sektoral dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Langkah damai ini menjadi contoh bagaimana dialog, musyawarah, dan kolaborasi lintas instansi mampu meredam potensi konflik sekaligus menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk seperti Kota Mataram. (Adb)