JAKARTA – Sebuah langkah strategis diambil pemerintah untuk menggenjot pendapatan negara. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diproyeksikan akan menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya sebesar Rp 8, 53 triliun pada tahun 2026. Angka ini menunjukkan kenaikan tipis, sekitar 1, 2%, dibandingkan dengan perkiraan setoran pada tahun 2025 yang mencapai Rp 8, 4 triliun.
Kepastian target tersebut tertuang dalam dokumen Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. "Target PNBP Lainnya pada Kemenimipas dalam RAPBN tahun 2026 sebesar Rp8.531, 7 miliar, mengalami kenaikan 1, 2 persen dari outlook tahun 2025, " demikian kutipan dari dokumen tersebut, Senin (25/8/2026).
Kenaikan PNBP di sektor keimigrasian ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satunya adalah kebijakan masa berlaku paspor yang kini menjadi 10 tahun. Meskipun hal ini berpotensi menurunkan volume penerbitan paspor dalam jangka panjang, pemerintah telah mengantisipasinya dengan berbagai jenis paspor elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024.
Melalui PP Nomor 45 Tahun 2024 pula, pemerintah mengimplementasikan jenis dan tarif baru pada pelayanan keimigrasian. Meski detail layanan baru yang akan berkontribusi pada peningkatan PNBP ini belum dirinci, langkah ini diharapkan dapat menjadi modal untuk meraih setoran yang lebih optimal.
Lebih lanjut, potensi peningkatan PNBP pelayanan keimigrasian juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan lintas kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Misalnya, kebijakan terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), kemudahan proses investasi, serta program pertukaran pelajar atau mahasiswa. Tak ketinggalan, penyelenggaraan kegiatan produktif dan penetapan kegiatan industri di Lembaga Pemasyarakatan, yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), turut berkontribusi pada target ini.
Untuk memastikan target PNBP 2026 tercapai, pemerintah telah merancang sejumlah kebijakan. Program-program peningkatan pelayanan keimigrasian seperti Eazy Passport, Paspor Simpatik, e-VOA, Immigration Lounge, Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua, serta perluasan VoA on Shipping menjadi prioritas.
Selain itu, strategi digitalisasi dan integrasi sistem layanan keimigrasian juga digencarkan demi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP. Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi perolehan PNBP melalui inovasi layanan keimigrasian yang relevan dengan kondisi nasional dan global juga menjadi rencana kebijakan penting di tahun 2026.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PNBP yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan regulasi menjadi kunci. Tak lupa, evaluasi tarif layanan imigrasi melalui usulan penyesuaian penetapan tarif PNBP juga akan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. (Imigrasi)
