SORONG SELATAN - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodim 1807/Sorong Selatan terus menunjukkan progres signifikan. Memasuki hari ke-22 pelaksanaan, pembangunan rumah Tipe 36 semi permanen di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, hampir rampung dan ditargetkan segera dapat ditempati warga penerima manfaat, Kamis (6/8/2026).
Pembangunan rumah layak huni tersebut menjadi salah satu sasaran fisik utama TMMD Ke-129 sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedalaman. Seluruh proses pengerjaan dilakukan secara gotong royong oleh personel Satgas TMMD bersama warga setempat, sehingga progres pembangunan berjalan sesuai target dengan tetap mengutamakan kualitas bangunan.
Komandan Satgas TMMD Ke-129 Kodim 1807/Sorong Selatan, Letkol Czi Paulus Caessario Prasetyo, S.H., mengatakan capaian pembangunan rumah yang telah memasuki tahap akhir merupakan hasil kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
"Melalui program TMMD ini, kami berharap hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas hidup warga penerima manfaat. Kehadiran TNI tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai fondasi pembangunan di daerah, " ujar Letkol Czi Paulus Caessario Prasetyo.
Selain pembangunan rumah Tipe 36, Satgas TMMD Ke-129 juga terus menyelesaikan berbagai sasaran fisik lainnya, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas sanitasi, serta program nonfisik yang mendukung peningkatan wawasan dan kesejahteraan masyarakat Kampung Sesor.
Dengan progres yang telah mendekati 100 persen, seluruh sasaran TMMD Ke-129 di wilayah Kodim 1807/Sorong Selatan diharapkan selesai tepat waktu. Infrastruktur yang dibangun diyakini akan memperlancar aktivitas masyarakat, meningkatkan kenyamanan hidup, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kampung Sesor.
Keberhasilan pembangunan rumah layak huni ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu menghadirkan perubahan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga di wilayah pedalaman Papua Barat Daya.
(Agung)
