Jakarta - Menghadapi gelombang disrupsi teknologi dan derasnya arus informasi digital, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggandeng Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) untuk meluncurkan inisiatif strategis yakni, pelatihan kecerdasan artifisial (AI). Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam membekali Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya mereka yang bergerak di garda terdepan kehumasan dan pengelolaan informasi publik, dengan kemampuan adaptasi teknologi masa depan.
Pelatihan yang mengusung tema “Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Kecerdasan Buatan Dengan Studi Kasus Sistem Pengaduan Masyarakat” ini bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan upaya proaktif untuk memastikan pemerintah mampu merespons dinamika zaman dengan cerdas dan bertanggung jawab.
Arifien Sjahrir, Sekretaris Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, dalam arahannya menekankan urgensi penguasaan AI. Ia melihat AI bukan sekadar alat bantu, melainkan kunci untuk kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi serta kebijakan. Kemampuan ini krusial untuk menganalisis sentimen publik secara akurat, mendeteksi dini penyebaran disinformasi, dan pada akhirnya, memastikan pesan pemerintah tersampaikan dengan lebih efektif kepada masyarakat.
Lebih jauh, Arifien menyoroti dimensi keamanan nasional yang tak terpisahkan dari penguasaan AI. Ia menyatakan, “Kita tidak hanya bicara soal efisiensi, tetapi juga soal kedaulatan digital. Aparatur kita harus mampu memanfaatkan AI untuk memperkuat narasi positif kebangsaan dan membentengi ruang digital kita dari ancaman hoaks, propaganda, dan misinformasi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan, ” tegasnya.
Pelatihan ini dirancang secara komprehensif, menyasar para profesional di bidang teknologi informasi, kehumasan, serta perencanaan dan analisis kebijakan di lingkungan politik dan keamanan. Materi pokoknya terbagi dalam tiga pilar utama: pemahaman fundamental AI, penguasaan teknik aplikatif AI menggunakan platform yang mudah diakses instansi pemerintah, dan yang paling krusial, pengembangan studi kasus sistem pengaduan masyarakat berbasis Citizen Intelligence. Ini adalah kesempatan emas bagi para ASN untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menciptakan solusi inovatif.
Wahyu Andrianto, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, menyambut hangat kolaborasi ini. Ia optimis bahwa sinergi antar-lembaga akan mendorong terciptanya ekosistem komunikasi pemerintah yang modern dan tanggap. “Badan Komunikasi Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung transformasi digital. Pelatihan AI ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa ASN tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi komunikator strategis yang mampu mengelola data dan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih baik, ” tutur Wahyu Andrianto.***
