Aksi Jilid II Guncang Kantor Gubernur NTB, Tuntut Pencopotan Direktur RSUP hingga Keadilan untuk Driver Grab

Mataram NTB - Gelombang aksi unjuk rasa kembali menyasar Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) hari ini, Kamis (17/04/2025). 

Aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, yaitu ALPA NTB, GMPD, GAPM NTB, IB PEKAT, dan Konsorsium Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik, menggelar aksi jilid II dengan tuntutan utama terkait kinerja dan tata kelola Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB serta reformasi birokrasi.

Pantauan di lokasi menunjukkan puluhan massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan. Lima poin utama yang disuarakan oleh aliansi tersebut adalah:

 * Pencopotan Direktur RSUP NTB

 * Penggratisan Pemulangan Jenazah bagi Masyarakat Miskin

 * Audit Independen RSUP NTB

 * Reformasi Birokrasi dan Pelayanan di Lingkup Pemprov NTB

 * Menuntut Gubernur NTB untuk Benar-benar Menerapkan Meritokrasi Birokrasi

Koordinator aksi dari masing-masing organisasi secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti berbagai permasalahan yang mereka nilai belum mendapatkan respons yang memuaskan dari pemerintah provinsi. Mereka mendesak Gubernur NTB untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap tuntutan yang mereka ajukan.

Driver Grab Ikut Turun ke Jalan, Protes Kebijakan Sepihak Aplikator

Di tengah aksi yang digelar oleh aliansi masyarakat sipil, sejumlah pengemudi Grab yang tergabung dalam komunitas GrabCar Kota Mataram juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB. 

Aksi ini dipicu oleh berbagai persoalan yang dialami para driver, terutama terkait kebijakan sepihak dari pihak aplikator yang dinilai merugikan mitra kerja.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, menyampaikan aspirasi bersama para driver di hadapan perwakilan pemerintah provinsi. Mereka menyuarakan empat tuntutan utama:

 * Menolak dengan tegas promo tarif murah yang menurunkan pendapatan driver.

 * Transparansi manajemen aplikator, termasuk soal pembagian tarif dan insentif.

 * Pelibatan driver dalam setiap penyusunan kebijakan, sebagai bentuk penghormatan terhadap kemitraan sejati.

 * Menghentikan kebijakan sepihak yang selalu menyengsarakan para driver.

Dalam orasinya, Lalu Wira Sakti menegaskan bahwa para driver tidak menolak perkembangan teknologi, namun mereka menolak ketidakadilan yang mereka rasakan. 

“Kita tidak menolak teknologi, tapi menolak ketidakadilan. SPN akan berdiri bersama para driver dalam memperjuangkan keadilan dan kerja layak, ” tegasnya.

Aksi gabungan ini menambah tekanan kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk segera merespons berbagai persoalan yang disuarakan oleh masyarakat dan para pekerja transportasi daring. 

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTB belum memberikan keterangan resmi terkait aksi unjuk rasa tersebut. Situasi di depan Kantor Gubernur NTB terpantau ramai namun kondusif, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.(Adb)