JAKARTA - Kabar gembira bagi petani Indonesia! Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membocorkan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20% tidak akan merugikan PT Pupuk Indonesia (Persero). Lebih mengejutkan lagi, perusahaan pelat merah ini diproyeksikan akan meraup keuntungan tambahan sebesar Rp2, 5 triliun pada tahun depan.
“Tahun depan, dengan harga pupuk turun, justru Pupuk Indonesia tambah untung Rp2, 5 triliun. Jadi sudah bertambah keuntungan, volume bertambah, efisien, harga turun. Cantik enggak? Itulah revitalisasi, ” ujar Mentan dengan semangat, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Keberhasilan ini, menurut Amran, merupakan buah dari efisiensi industri yang digalakkan serta pembenahan tata kelola distribusi pupuk di tingkat nasional. Ini adalah bagian integral dari program revitalisasi sektor pupuk yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, sebuah pendekatan komprehensif dari hulu ke hilir.
Pendekatan revitalisasi ini mencakup deregulasi distribusi langsung dari pabrik ke petani, penyederhanaan proses penyaluran yang sebelumnya rumit, hingga pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyelewengan.
Amran menjelaskan betapa berbelitnya regulasi distribusi pupuk subsidi sebelumnya. “Sebelumnya distribusi pupuk subsidi diatur oleh 145 regulasi dan memerlukan persetujuan dari 12 kementerian, 38 gubernur, serta 514 bupati/wali kota, ” ungkapnya.
Namun, atas instruksi langsung dari Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres), regulasi tersebut kini telah disederhanakan secara drastis. Distribusi pupuk kini berjalan lancar langsung dari pabrik ke tangan petani, memangkas birokrasi yang selama ini menghambat.
“Petani seluruh Indonesia kini menikmati kemudahan akses pupuk, ” tegas Amran, menyiratkan kelegaan yang dirasakan para petani.
Lebih jauh, Amran memaparkan dampak positif revitalisasi ini bagi keuangan negara. Pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Kinerja Pupuk Indonesia pun terdongkrak, dengan proyeksi total laba yang melonjak hingga Rp7, 5 triliun.
Tak hanya itu, revitalisasi ini juga membuka pintu untuk penambahan volume pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga tahun 2029, memastikan ketersediaan pupuk untuk kebutuhan jangka panjang.
Menyikapi keluhan kelangkaan pupuk yang sempat meresahkan di berbagai daerah, Amran memastikan bahwa pemerintah telah menggandakan volume pupuk subsidi menjadi 9, 55 juta ton. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjamin pasokan pupuk bagi petani dan menjadi fondasi kokoh bagi peningkatan produksi pangan nasional.
Amran juga menegaskan komitmen tegas pemerintah dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pupuk subsidi. Sanksi tegas akan diberikan, bahkan kepada korporasi besar yang terbukti menggunakan pupuk bersubsidi secara ilegal.
“Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan proses hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar, ” pungkasnya, memberikan peringatan keras bagi siapapun yang mencoba bermain api dengan pupuk bersubsidi. (PERS)
