MALANG – Pemerintah pusat mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid, terkait kebijakan pemangkasan anggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD). Politisi yang akrab disapa Pak Hulas ini menekankan pentingnya pemerintah mencermati secara cermat kebutuhan anggaran yang berbeda-beda di setiap daerah sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Menurut Hasanuddin, kebijakan pemangkasan TKD memang perlu disinergikan dan dikomunikasikan secara matang antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengilustrasikan, "Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kami dukung, tinggal disinergikan, dikomunikasikan antara pusat dan daerah. Karena masing-masing pemerintah daerah beban anggarannya beda, di sini TKD sekian cukup tapi di tempat lain tidak cukup, " ungkapnya di Kota Malang, Jawa Timur, pada Sabtu.
Fraksi partai Hasanuddin sendiri telah menyuarakan aspirasi melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Usulan tersebut menekankan agar nilai pemangkasan TKD tidak terlalu memberatkan, seraya mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif dengan mengukur kapasitas keuangan daerah. "Ini perlu dikaji ulang tapi kami yakin maunya Pak Prabowo demi kebaikan bersama, " imbuhnya, menunjukkan keyakinan pada niat baik pemerintah.
Secara pribadi, Hasanuddin mengakui ada keinginan agar penyaluran TKD tetap sama seperti periode sebelumnya. Namun, ia bisa memahami langkah pemerintah yang akhirnya memilih untuk memangkas besaran anggaran tersebut, mengingat situasi yang ada. "Pemerintah pusat sedang melakukan pengetatan anggaran, " jelasnya.
Pemangkasan TKD ini, menurut Hasanuddin, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan nasional melalui program-program yang telah dicanangkan dan sedang berjalan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk bersabar dalam menyikapi kebijakan ini, karena diyakini hanya bersifat sementara dan akan segera kembali normal.
Hasanuddin meyakinkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan akan menyusun strategi agar kinerja di daerah tidak terlalu terpengaruh oleh pemotongan TKD. "Saya yakin kalau ini selesai satu atau dua tahun lagi pemerintah akan mengembalikan TKD seperti semula, " pungkasnya, memberikan optimisme bagi pemerintah daerah. (PERS)
