JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, secara tegas memastikan bahwa bantuan perangkat pembelajaran canggih berupa layar pintar atau interactive flat panel tidak hanya menyasar sekolah negeri, melainkan juga sekolah swasta. Keputusan ini disambut baik sebagai langkah strategis untuk pemerataan akses teknologi pendidikan.
"Semua, semua (sekolah baik negeri/swasta) dapat, "; ucap Wamendikdasmen Atip saat ditemui wartawan di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (26/09/2025).
Beliau menekankan bahwa satu-satunya pengecualian penerapan bantuan teknologi ini adalah bagi sekolah yang secara eksplisit menolak penerimaannya. "Semua dapat, kecuali kalau mereka menolak, "; ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan satu pun institusi pendidikan.
Lebih lanjut, Wamendikdasmen Atip mengungkapkan harapan besar di balik penyediaan perangkat pintar ini. Ia percaya bahwa teknologi ini akan menjadi akselerator ampuh dalam upaya pemberantasan buta aksara di seluruh penjuru Indonesia. Pengalaman pribadi saya melihat langsung semangat anak-anak saat pertama kali berinteraksi dengan teknologi baru ini sungguh membangkitkan optimisme.
"Jadi, kita dengan menggunakan bantuan teknologi itu bisa mempercepat untuk penghilangan/pemberantasan buta aksara, Insya Allah, "; ucap Wamendikdasmen Atip Latipulhayat dengan keyakinan.
Wacana penyediaan layar digital pintar ini sejatinya telah digaungkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang menyatakan komitmen pemerintah untuk menyediakan sarana belajar modern ini secara bertahap di sekolah-sekolah seluruh negeri.
"Sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah, satu layar digital pintar, smart digital screen. Tapi berarti tahun ini, kita harapkan 330 ribu sekolah akan dapat, "; kata Presiden dalam kesempatan sebelumnya.
Penyediaan sarana belajar inovatif ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tetapi juga menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan keterbatasan tenaga pengajar, terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintah juga berencana menyeleksi guru-guru terbaik untuk menyampaikan materi pelajaran melalui siaran langsung demi menjangkau lebih banyak siswa. (PERS)
