MOROWALI, Indonesiasatu.id - Mimpi ratusan mahasiswa Morowali untuk mendapatkan bantuan pendidikan terancam pupus setelah pemerintah daerah Kabupaten Morowali mengumumkan bahwa kuota beasiswa tahap 3 tidak mencukupi. Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten (GRD KK) Morowali pun angkat bicara, mengecam keras ketidakbecusan pemerintah dan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran jika solusi konkret tidak segera ditemukan.
Drama ini bermula ketika Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, melalui akun media sosial resmi Bupati Morowali, mengumumkan bahwa dari 1266 mahasiswa yang mendaftar, hanya 548 yang bisa diakomodir dalam beasiswa tahap 3. Alasannya? Kuota terbatas dan kesalahan perhitungan dari pihak dinas.
"Ini murni kesalahan kami. Kami tidak cermat menghitung jumlah mahasiswa yang mendaftar, " ujar Arifin, yang pernyataannya justru menuai kecaman dari berbagai pihak.
Ketua GRD KK Morowali, Amrin, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, pernyataan Arifin adalah bentuk cuci tangan dan upaya mengkotak-kotakkan mahasiswa. Ia menyoroti ketidakadilan yang terjadi, di mana mahasiswa tahap 1 dan 2 mendapatkan bantuan penuh sebesar Rp 12 juta, sementara ratusan mahasiswa di tahap 3 terancam gigit jari.
"Ini jelas diskriminasi! Pemerintah daerah tidak punya sense of crisis. Mereka lebih mementingkan pencitraan daripada kesejahteraan mahasiswa, " tukas Amrin dengan nada geram.
GRD KK Morowali juga menyayangkan sikap Bupati Morowali yang dianggap lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas janji-janji manisnya saat kampanye. Padahal, menurut mereka, bantuan pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
"Bupati jangan cuma bisa umbar janji! Buktikan dong komitmennya untuk memajukan pendidikan di Morowali, " sindir Amrin.
Sebagai solusi sementara, pemerintah daerah berencana mengalihkan mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa Kabupaten Morowali ke program Beasiswa Berani Cerdas yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh GRD KK Morowali. Pasalnya, nilai beasiswa tersebut jauh lebih kecil, hanya Rp 3 juta per mahasiswa.
"Kami tidak butuh beasiswa 'ecek-ecek'! Kami butuh keadilan! Pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas nasib 718 mahasiswa yang terancam putus kuliah, " tegas Amrin.
GRD KK Morowali memberikan ultimatum kepada Bupati dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morowali untuk segera mencari solusi dalam waktu satu minggu. Jika tidak, mereka siap mengerahkan massa dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor bupati.
"Kami akan turun ke jalan! Kami akan menyuarakan aspirasi kami! Kami tidak akan berhenti sampai hak-hak mahasiswa dipenuhi!" seru Amrin dengan semangat membara.
GRD KK Morowali juga mengajak seluruh elemen mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi kedaerahan untuk bersatu padu mengawal persoalan ini. Mereka berharap, dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, pemerintah daerah akan tergerak hatinya dan segera mengambil tindakan nyata.
Lantas, bagaimana kelanjutan nasib ratusan mahasiswa yang terancam gagal mendapatkan beasiswa inkki? Apakah Bupati Morowali akan turun tangan dan memberikan solusi yang memuaskan? Atau aksi unjuk rasa besar-besaran akan benar-benar terjadi? Ikuti terus perkembangan beritanya hanya di sini!
