BARRU - Peluncuran program Intervensi Protein Hewani berupa telur dalam Gerakan Atasi Stunting Berbasis Pangan Lokal (GRI GASPOL) oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru menuai sorotan tajam dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI).
Meskipun mendukung penuh upaya penurunan stunting, BPI KPNPA RI mendesak Pemkab Barru, khususnya TPPS yang dipimpin Wakil Bupati, untuk transparan dan akuntabel terkait alokasi dan realisasi anggarannya.
Koordinator Wilayah (Korwil) BPI KPNPA RI Sulsel, Amiruddin menyatakan bahwa acara peluncuran yang dihadiri 167 orang perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TPPS tingkat bawah, hingga mitra pembangunan, berpotensi menjadi ajang pemborosan anggaran jika tidak dikelola secara efisien.
"Kami mengapresiasi semangat kolaborasi yang ditekankan oleh Wakil Bupati Abustan. Namun, komitmen tidak hanya diukur dari ramainya acara seremonial. Komitmen sejati adalah transparansi penggunaan uang rakyat, " tegas Amiruddin.
Menurutnya, fokus utama seharusnya adalah efektivitas penyaluran intervensi gizi, bukan pada besaran biaya yang dihabiskan untuk rapat koordinasi, sosialisasi, atau acara peluncuran.
Kehadiran 167 peserta dari berbagai tingkatan di Baruga Pettu Adae pada Senin (17/11/25) menimbulkan pertanyaan. Berapa total anggaran yang dihabiskan untuk konsumsi, akomodasi, dan keperluan administrasi seluruh peserta?
BPI KPNPA RI mendesak Pemkab Barru untuk membuka secara rinci mekanisme pengadaan (lelang/penunjukan langsung), harga satuan telur yang dibeli, serta alur distribusi agar tepat sasaran dan terhindar dari mark-up atau praktik korupsi.
Perlu dipastikan bahwa anggaran untuk program GRI GASPOL ini tidak tumpang tindih (duplikasi) dengan alokasi stunting yang sudah ada di masing-masing OPD, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
"Kami khawatir, porsi anggaran justru lebih besar terserap di kegiatan seremonial daripada substansi intervensi gizi ke anak-anak yang membutuhkan. Jangan sampai program ini menjadi proyek berbiaya tinggi dengan dampak minimal, " lanjut Amiruddin.
BPI KPNPA RI secara resmi mendesak TPPS Kabupaten Barru untuk segera mempublikasikan alokasi anggaran rinci untuk seluruh komponen program GRI GASPOL, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Kemudian mengumumkan pihak ketiga (vendor/penyedia) yang ditunjuk dalam pengadaan protein hewani.
Dan memastikan adanya mekanisme pengawasan dan audit yang ketat dan independen, agar dana yang bersumber dari APBD benar-benar dialokasikan untuk penanggulangan stunting, bukan untuk kepentingan lain.
BPI KPNPA RI menegaskan akan terus memantau implementasi program ini. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, BPI menyatakan siap membawa temuan tersebut ke aparat penegak hukum (APH).
