JAKARTA - Jalinan erat antara dunia perguruan tinggi dan Sekolah Rakyat kini semakin diperkuat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) bertekad menyinergikan kedua institusi ini demi membuka pintu pendidikan lebih lebar bagi masyarakat di penjuru negeri.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan visinya yang mendalam. "Di bayangan saya, setiap Sekolah Rakyat bisa dibina oleh satu kampus. Kampus langsung berperan dalam pelatihan, mentoring dan sebagainya. Kita juga bisa sediakan berbagai fasilitas seperti ruang pembelajaran, " ujarnya melalui keterangan di Jakarta, Selasa (04/11/2025).
Langkah konkret ini sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Brian Yuliarto menegaskan komitmennya untuk menggandeng sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar berperan sebagai pendamping dan pembina aktif bagi Sekolah Rakyat. Tujuannya jelas: memastikan setiap siswa mendapatkan pendampingan yang memadai, tetap terhubung dengan dunia perguruan tinggi, bahkan membuka peluang beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi para lulusannya.
"Kita juga akan bentuk satu tim supaya bisa menyiapkan apa yang diperlukan untuk kolaborasi, seperti kampus-kampus untuk memulai menyusun rujukan, " tambah Brian Yuliarto, menunjukkan keseriusan dalam merancang kolaborasi ini.
Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memaparkan bahwa Sekolah Rakyat kini telah hadir di 166 titik di seluruh Indonesia, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. "Dari jumlah tersebut, sekitar 6.700 siswa SMA kini mengikuti pembelajaran dan diproyeksikan akan lulus pada tahun 2028, " ungkapnya.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para siswa SMA Sekolah Rakyat akan diarahkan sesuai pilihan masa depan mereka, apakah melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung terjun ke dunia kerja. Kurikulum pun akan disesuaikan. Bagi yang memilih jalur profesional, akan ada keterlibatan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Namun, jika pilihan adalah melanjutkan studi, kurikulum akan dirancang kolaboratif antara guru dan dosen.
Dalam waktu dekat, kedua kementerian ini berharap dapat segera merancang dan menandatangani nota kesepahaman (MoU). Kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah harapan besar untuk membuka lebih banyak gerbang pendidikan, serta membekali lulusan Sekolah Rakyat dengan kompetensi yang relevan untuk masa depan mereka, baik di bangku kuliah maupun di dunia profesional. (PERS)
