JAKARTA - Sektor transportasi publik di Indonesia akan segera merasakan gebrakan positif setelah tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai total Rp4, 77 triliun pada tahun ini. Langkah strategis ini telah mendapatkan restu dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diharapkan dapat mentransformasi pelayanan masyarakat.
Tiga perusahaan pelat merah yang menjadi penerima manfaat utama adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa alokasi dana ini secara khusus ditujukan untuk membenahi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di sektor transportasi.
Rincian pembagian PMN tersebut mencakup PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp1, 8 triliun. Sementara itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI akan menerima Rp2, 5 triliun, dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mendapat bagian Rp473 miliar.
"Ada 3 perusahaan yang akan diberikan PMN oleh Kementerian Keuangan, " ujar Erick Thohir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (16/9).
Lebih lanjut, Erick Thohir menjabarkan bahwa dana Rp1, 8 triliun yang dialokasikan untuk KAI akan difokuskan pada pengadaan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) untuk melayani lintas Jabodetabek. Ia menambahkan, "Dan tentu kalau kita bisa lihat, kembali untuk penggunaannya dari KAI sendiri mengadakan sarana KRL untuk pelayanan lintas Jabodetabek."
Bagi PELNI, suntikan dana sebesar Rp2, 5 triliun akan digunakan untuk pembelian tiga unit kapal penumpang baru. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pelayanan, tetapi juga berkontribusi pada upaya menekan angka kecelakaan, mengingat ini merupakan bagian dari pelayanan publik maksimal.
Sementara itu, PMN senilai Rp473 miliar untuk INKA akan diarahkan untuk pembangunan fasilitas pabrik yang memadai guna memproduksi rangkaian kereta (trainset) KRL Jabodetabek. Erick Thohir menyoroti pentingnya modernisasi fasilitas di Madiun yang dinilai sudah ketinggalan zaman untuk menjaga daya saing, terutama dalam memenuhi permintaan pasar gerbong kelas menengah yang terus meningkat, baik di dalam maupun luar negeri.
Erick Thohir menekankan bahwa pemberian PMN kepada ketiga BUMN ini merupakan penugasan dari pemerintah. Koordinasi pendanaan ini berada di bawah Kementerian Keuangan, yang kemudian disalurkan melalui Kementerian BUMN. Untuk urusan operasional BUMN, kini berada di bawah koordinasi BPI Danantara.
"Untuk operasional, kebutuhan, dan juga investasi itu sudah dari Danantara. Tapi kalau PMN penugasan bisa saja dari Kemenkeu untuk ke Kementerian BUMN, yang dikonsolidasikan dengan Danantara, " pungkasnya. (PERS)
