PADANG – Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis, 4 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dalam memastikan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta anggota Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP Provinsi Sumatera Barat.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian distribusi bahan bakar bersubsidi guna mencegah penyalahgunaan serta menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat dan sektor produktif.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, langkah pencegahan penyalahgunaan, optimalisasi pengawasan di lapangan, pemanfaatan teknologi untuk monitoring distribusi, hingga upaya menjaga stabilitas pasokan energi di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Rapat koordinasi ini bertujuan membangun kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan JBT dan JBKP. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan secara transparan, efektif, dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya.
Bupati Solok Jon Firman Pandu dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Solok terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran dan sesuai regulasi.
“Pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi memerlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, kita berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya, ” ujar Bupati Solok.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antarinstansi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi sekaligus mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang dapat mengganggu ketersediaan bahan bakar di daerah.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi BBM bersubsidi berjalan dengan baik.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan lahir langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian JBT serta JBKP di Sumatera Barat. Selain menjaga ketepatan sasaran distribusi, penguatan pengawasan juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga stabilitas pasokan energi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan seluruh anggota satgas diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan tata kelola distribusi BBM bersubsidi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.
