Cermat Kelola Anggaran, Polres Semarang Dukung Transformasi Perencanaan Keuangan Polda Jateng 2026

UNGARAN - Polres Semarang menjadi tuan rumah kegiatan strategis yang digelar oleh Biro Perencanaan Polda Jawa Tengah dalam rangka penyusunan Pra Pagu Indikatif dan verifikasi data belanja modal untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung Jumat (2/5/2025) ini merupakan bagian dari langkah proaktif Polda Jateng dalam membangun sistem anggaran yang akurat, efisien, dan responsif terhadap dinamika keamanan wilayah.

Tim penelitian yang dipimpin langsung oleh AKBP Nunuk Setiyowati, SIK, MH, disambut oleh Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy, SIK, MSi, bersama Kabag Ren Kompol Sofia Wuriana, SH, MM, serta perwakilan dari Polres Salatiga dan Polres Boyolali.

Dalam sambutannya, Kapolres Ratna menekankan pentingnya akurasi dan pemahaman dalam proses perencanaan anggaran yang akan berdampak langsung pada efektivitas operasional kepolisian.

“Kami menyambut baik arahan dan pendampingan dari Biro Perencanaan. Harapan kami, perencanaan yang disusun benar-benar merefleksikan kebutuhan riil serta mendukung tugas dan fungsi kepolisian secara maksimal, ” ujarnya.

Sementara itu, AKBP Nunuk menegaskan bahwa kegiatan ini tak hanya soal angka, melainkan upaya membangun perencanaan yang berbasis kebutuhan riil sesuai kalender Kamtibmas 2026.

“Setiap rupiah harus terencana dengan tepat sasaran. Perencanaan ini harus disusun secara presisi, bahkan sampai ke unit terkecil, ” tegasnya.

Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan yang kerap muncul dalam penyusunan RKA-K/L, seperti fluktuasi pagu anggaran, perubahan kebijakan pusat, hingga minimnya kaderisasi operator perencanaan.

“Koordinasi lintas fungsi harus diperkuat. Jika tidak, akan berdampak pada kualitas data dan lambannya proses penyusunan anggaran, ” lanjutnya.

Sebagai informasi, Polda Jateng menerima alokasi anggaran sebesar Rp 4, 38 triliun dari total anggaran Polri senilai Rp 126, 62 triliun pada 2025. Proyeksi 2026 diharapkan lebih tepat guna, mendukung prioritas keamanan wilayah, dan sejalan dengan arah kebijakan Polri yang semakin modern, adaptif, dan akuntabel. (Humas/Agung)