JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akhirnya angkat bicara mengenai status hukum mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang kembali menjadi sorotan publik. Keputusan Mahkamah Agung (MA) Thailand yang mengharuskan Thaksin menjalani hukuman penjara selama satu tahun turut menjadi perhatian institusi investasi ini.
Dalam pernyataan resminya, Managing Director Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief, menegaskan komitmen institusinya terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Thailand.
"Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan kami tidak dalam posisi untuk memberikan tanggapan terkait isu hukum dan politik di yurisdiksi mana pun, " ujar Arief, Rabu (10/9/2025).
Arief lebih lanjut menjelaskan bahwa jika ada pihak eksternal yang dilibatkan oleh Danantara, termasuk Thaksin Shinawatra, keterlibatan tersebut murni terbatas pada pemberian perspektif mengenai isu-isu substansial seperti tren ekonomi dan pasar global. Ia menekankan bahwa keterlibatan tersebut tidak mencakup pengambilan keputusan strategis institusi.
"Mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Danantara Indonesia, " tegasnya.
Danantara Indonesia juga menjamin bahwa setiap operasionalnya dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Seluruh keputusan penting diambil oleh Badan Pelaksana, dengan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas sesuai kewenangan masing-masing.
Sebelumnya, MA Thailand menyatakan bahwa penempatan Thaksin di kamar rumah sakit pasca-kepulangannya dari pengasingan pada tahun 2023 tidak sah. Akibatnya, ia diperintahkan untuk kembali ke penjara guna menjalani sisa hukuman satu tahunnya.
Thaksin Shinawatra diketahui menjabat sebagai anggota dewan penasihat di Danantara, sebuah peran yang diambil berdasarkan penilaian atas jejaring luas dan pengalaman panjangnya di sektor ekonomi. (PERS)
