JAKARTA - Keteguhan hati Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, tak surut dalam memperjuangkan nasib para nelayan di tengah pembangunan tanggul beton di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Ia menyuarakan harapannya agar setiap solusi yang disepakati dalam pertemuan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta perusahaan pelaksana proyek, benar-benar terwujud di lapangan. Daniel Johan tak ingin ada satupun nelayan yang merasakan kerugian akibat megaproyek ini.
“Kita menghargai hasil pertemuan yang sudah dilakukan antara KKP, Pemprov DKI, dan pihak perusahaan. Ada dua poin penting yang menurut saya positif, yaitu jaminan bahwa nelayan tetap bisa melaut secara bebas dan adanya kewajiban CSR dari perusahaan untuk masyarakat sekitar, ” ungkap Daniel Johan saat dihubungi pada Senin, 15 September 2025. Pengalaman melihat langsung perjuangan para pencari nafkah di laut membuatnya sangat peduli terhadap isu ini.
Ia menekankan urgensi dari implementasi kedua poin krusial tersebut. Daniel Johan memberikan peringatan keras agar kesepakatan ini tidak hanya menjadi janji manis di atas kertas. “Yang paling penting implementasi nyata di lapangan, jangan hanya berhenti di atas kertas. Nelayan tidak boleh dirugikan dari proyek ini, ” tegasnya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Daniel Johan menyoroti pentingnya keterlibatan nelayan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ia mempertanyakan apakah suara dan aspirasi mereka telah benar-benar didengarkan dan diakomodir oleh para pemangku kepentingan. “Poin yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan adalah masyarakat sekitar khususnya nelayan yang akan kena dampak langsung itu sudah diikutsertakan agar bisa didengar langsung aspirasinya belum?” sebuah pertanyaan yang menggugah kesadaran para pengambil kebijakan.
Oleh karena itu, Daniel Johan menegaskan bahwa KKP memegang peranan sentral untuk memberikan klarifikasi mendalam mengenai polemik yang terjadi. “Komisi IV DPR RI tetap akan memanggil KKP pada hari ini, dan sudah terjadwal, karena kami perlu mendengar penjelasan resmi secara menyeluruh. Kita ingin memastikan koordinasi berjalan baik, ada solusi jangka panjang, serta keberpihakan penuh pada nelayan dan kelestarian lingkungan, ” imbuhnya, menunjukkan komitmen DPR dalam mengawal isu ini.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menyatakan bahwa Pemprov Jakarta telah memanggil perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan tanggul di pesisir Cilincing. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati bahwa pembangunan tanggul tidak akan menghambat aktivitas para nelayan. “Kemarin sudah ada pertemuan antara pemerintah DKI Jakarta, perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun tanggul laut itu, dan juga Kementerian KKP. Disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keleluasaan untuk tetap bisa dilakukan, ” jelas Pramono di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (14/9).
Pramono juga menambahkan bahwa perusahaan terkait akan memberikan kontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) bagi para nelayan. “Perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu, ” pungkasnya. (Warta Parlemen)
