MOROWALI, Sulawesi Tengah— Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Muslimin Dg Masiga (MDM), memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dirinya yang disebut melakukan aksi memukul meja saat menghadiri pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Rabu (26/8/2026).
Sebelumnya, aksi tersebut menjadi sorotan setelah terjadi perdebatan di lokasi pemilihan. Sikap Muslimin bahkan dinilai arogan oleh sejumlah pihak karena gestur memukul meja di tengah perdebatan dengan panitia.
Muslimin menegaskan, kehadirannya di lokasi bukan untuk mengintervensi proses pemilihan ataupun memengaruhi pilihan masyarakat. Ia mengatakan dirinya datang karena menerima aspirasi dari sejumlah warga yang mempertanyakan hak mereka untuk memberikan suara.
Menurut Muslimin, sejumlah warga mengaku memiliki KTP dan berdomisili di Desa Keurea, namun tidak mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilih karena tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebagai anggota DPRD yang menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, Muslimin menyebut dirinya berkewajiban mendengarkan aspirasi masyarakat dan meminta penjelasan kepada pihak terkait.
“Saya hadir karena ada undangan untuk menghadiri proses pemilihan BPD. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi bahwa ada warga yang merasa tidak diberikan kesempatan memilih, tentu saya harus mendengar dan meminta penjelasan, ” jelas Muslimin.
Klarifikasi Aksi Pukul Meja
Terkait aksi memukul meja yang menjadi sorotan, Muslimin memberikan penjelasan mengenai situasi yang terjadi saat itu.
Ia mengakui adanya gestur tersebut, namun menegaskan bahwa hal itu bukan dimaksudkan sebagai ancaman ataupun bentuk intervensi terhadap panitia maupun proses pemilihan.
Menurutnya, kondisi di lokasi saat itu cukup ramai. Sejumlah suara masyarakat terdengar secara bersamaan sehingga dirinya merasa tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan maksud kedatangannya.
“Saya hanya ingin diberikan kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan persoalan yang disampaikan masyarakat. Jangan sampai karena situasi yang ramai kemudian muncul spekulasi seolah-olah saya datang untuk mengintervensi pemilihan, ” ujarnya.
Muslimin juga meminta agar peristiwa tersebut tidak hanya dilihat dari potongan video atau informasi yang beredar, tetapi dipahami berdasarkan konteks kejadian secara utuh.
Muslimin menegaskan, dirinya tidak datang untuk menentukan siapa yang harus dipilih masyarakat dalam pemilihan BPD Desa Keurea.
Ia mengatakan, persoalan yang dipertanyakan adalah aspirasi warga terkait daftar pemilih. Karena itu, dirinya menemui panitia untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme serta dasar penetapan DPT.
“Saya tidak datang untuk mengatur siapa yang harus dipilih. Saya hanya meminta agar persoalan masyarakat dijelaskan secara terbuka dan sesuai aturan, ” tegasnya.
Muslimin juga menyatakan tetap menghormati panitia sebagai pihak yang memiliki mandat untuk melaksanakan tahapan pemilihan BPD.
Menurutnya, perbedaan pendapat dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Muslimin berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat Desa Keurea. Ia mengajak semua pihak untuk tidak mudah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang belum disertai penjelasan secara utuh.
Ia menilai proses demokrasi di tingkat desa harus tetap mengedepankan keterbukaan, komunikasi dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
“Demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga memastikan setiap prosesnya berjalan adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, ” katanya.
Muslimin menegaskan akan terus menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai ketentuan.
Klarifikasi tersebut disampaikan Muslimin sebagai penjelasan atas pemberitaan sebelumnya, sekaligus menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi pemilihan BPD Keurea, menurut versinya, merupakan bagian dari upaya mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
