Direktur RSUD Bangil dan RSUD Grati Dinobatkan Sebagai TOP CEO BUMD 2025

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo mendapatkan penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD 2025 dalam ajang TOP BUMD Awards 2025. Apresiasi membanggakan tersebut diberikan berkat peran, kontribusi dan dukungan sepenuhnya kepada kedua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sekaligus. Masing-masing, RSUD Bangil dan RSUD Grati sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Senin 28 April 2025

RSUD Bangil memperoleh predikat TOP BUMD Awards 2025 sebagai BLUD-RSUD Bintang 4. Sedangkan RSUD Grati diganjar TOP BUMD Awards 2025 sebagai BLUD-RSUD Bintang 5. Capaian penghargaan tidak berhenti di situ saja. Baik Direktur RSUD Bangil, dr. Arma Roosalina maupun drg. Dyah Retno Lestari ditetapkan sebagai TOP CEO BUMD 2025.       

Atas capaian prestasi prestisius tersebut, Mas Rusdi (sapaan akrabnya) Kepala Daerah tersebut disapa mengapresiasi profesionalitas dan dedikasi para srikandi pemimpin RSUD Bangil dan RSUD Grati beserta jajarannya. Sehingga mampu membangun BLUD berkualitas, baik sebagai entitas sosial dan bisnis.

“Selamat kepada RSUD Bangil dan RSUD Grati atas penghargaan TOP BUMD Awards 2025. Kami ucapkan selamat juga atas penghargaan yang diraih oleh Ibu Direktur dr. Arma dan Ibu Direktur drg. Dyah Retno sebagai TOP CEO BUMD 2025, " ucapnya. 

Masih Mas Rusdi, Penghargaan yang digelar di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta tersebut sebagai apresiasi tersendiri terhadap performa manajerial kedua RSUD. Tidak hanya mampu mempertahankan prestasinya saja, melainkan juga sebagai bukti kepiawaian dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Baik dari sisi bisnis maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Ajang penghargaan TOP BUMD Awards 2025 bertema “Tata Kelola dan Digitalisasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD” tersebut diselenggarakan oleh Majalah Top Business. Hal itu sebagai dukungan terhadap program dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mempercepat peningkatan kinerja BUMD. Juga pembangunan perekonomian di daerah.

Bermitra dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan Lembaga Kajian Nawacita (LKN) serta didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri RI, proses penilaian di lakukan cukup ketat. Mulai dari poses penilaian secara lengkap hingga pada tahapan wawancara, sebelum akhirnya di tentukan para jawaranya. (*)