JAKARTA - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, enggan berkomentar banyak ihwal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pegawai Kemenag terhadap Ustaz Khalid Basalamah. Belum ada kejelasan mengenai kronologi dan tingkatan dugaan praktik ilegal tersebut.
"Kami sendiri belum tahu seperti apa, bagaimana dan di tingkat mana itu terjadi, " ujar Hilman saat dihubungi Wartawan, Jumat (19/9/2025).
KPK sebelumnya mengungkapkan bahwa uang yang dikembalikan oleh Khalid Basalamah kepada lembaga antirasuah, terkait kasus korupsi kuota haji, sejatinya merupakan hasil pemerasan oleh oknum Kemenag. Modusnya adalah menjanjikan percepatan pemberangkatan haji khusus, bahkan bagi jemaah yang baru mendaftar.
Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, inisiatif pemerasan datang dari oknum Kemenag yang menawarkan jasa percepatan keberangkatan haji khusus dengan imbalan sejumlah uang. "Jadi itu (uang yang diserahkan Khalid ke KPK) sebetulnya bukan suap. Karena inisiatifnya dari si oknum (Kemenag) itu. ‘Kamu kalau mau berangkat tahun ini, bayar dong uang percepatannya’. Itu sudah memeras, " jelas Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Khalid Basalamah, lanjut Asep, terpaksa mengikuti tawaran tersebut karena ketidakpastian mengenai keberangkatan haji furoda. Ia melihat tawaran percepatan haji khusus dengan visa yang sudah jelas lebih menguntungkan. "Dia (Khalid) karena daripada furoda juga belum jelas. Nah ini yang sudah jelas nih, visanya sudah ada, haji khusus. Jadi dia, ya sudah kalau emang ada, " ungkapnya.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan adanya pengembalian sejumlah uang oleh Khalid Basalamah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. "Benar (ada pengembalian uang), " tegas Setyo kepada awak media pada Senin (15/9/2025). Kendati demikian, Setyo belum memberikan rincian mengenai total uang yang diserahkan oleh Khalid Basalamah. (PERS)
