JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengambil langkah strategis pada Kamis (18/9) dengan merekomendasikan pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan minyak goreng. Langkah ini diharapkan dapat menjangkau 20 juta rumah tangga yang tergolong miskin dan rentan miskin, dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Keputusan ini mencerminkan kepedulian mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi.
Usulan penebalan stimulus bantuan ini disampaikan langsung oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Beliau menggarisbawahi bahwa rekomendasi tersebut telah mendapat persetujuan dari pemerintah, yang ditandai dengan respons cepat dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Kami mengapresiasi atas respons langsung Menteri Keuangan untuk menambah penebalan stimulan tersebut, " ujar Said, Kamis (18/9/2025).
Keputusan krusial ini didasari oleh analisis mendalam terhadap sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan perlambatan. Salah satunya adalah catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2025 yang menunjukkan deflasi sebesar 0, 08% secara bulanan (month-to-month). Angka ini mengindikasikan adanya tekanan pada daya beli masyarakat yang perlu segera diatasi.
Lebih lanjut, deflasi tertinggi ternyata disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil inflasi sebesar 0, 08%. Komoditas seperti tomat dan cabai rawit menjadi penyumbang terbesar dengan andil masing-masing 0, 10?n 0, 07%, menunjukkan adanya fluktuasi harga yang signifikan dan dampaknya pada pengeluaran rumah tangga.
Kondisi ekonomi yang sedikit melambat juga tercermin dari survei konsumen Bank Indonesia. Indeks kondisi ekonomi dilaporkan mengalami penurunan dari 106, 6 menjadi 105, 1 pada Agustus 2025. Hal serupa terjadi pada indeks keyakinan konsumen yang juga menurun dari 118, 1 menjadi 117, 2 dalam periode yang sama. Indeks Ekspektasi Konsumen pun menunjukkan tren penurunan, dari 129, 6 menjadi 129, 2 pada Agustus 2025, mengindikasikan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan.
Data lain yang memperkuat urgensi kebijakan ini datang dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia. Secara bulanan, SPE diindikasikan mengalami kontraksi 4, 1% (mtm) pada Juli 2025, sebuah angka yang lebih dalam dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 0, 2% (mtm). Meskipun indeks penjualan riil pada Agustus 2025 diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar 0, 3% (mtm), angka ini menunjukkan adanya perbaikan tipis dibandingkan bulan sebelumnya.
Said Abdullah menegaskan peran vital APBN dalam menghadapi gejolak ekonomi.
"Atas dasar angka angka di atas, Banggar DPR bersama pemerintah sepakat bahwa APBN harus berperan penting sebagai kekuatan shock absorber. Sebagai respon cepat menempatkan APBN sebagai peran tersebut, terutama pada tahun 2025, pemerintah telah meluncurkan alokasi anggaran Rp16, 23 triliun untuk membiayai stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat, " tutup Said. (PERS)
