KERINCI, JAMBI – Selama tiga tahun berturut-turut, Pemerintah Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, tercatat menghabiskan dana yang sangat besar untuk proyek Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani. Total anggaran untuk satu jenis kegiatan ini sejak tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp 1.126.489.000, atau lebih dari Rp 1, 1 miliar.
Jumlah fantastis ini langsung memancing perhatian publik, terutama karena proyek jalan usaha tani menjadi pos pengeluaran terbesar desa selama tiga tahun berturut-turut.
Rincian data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 anggaran jalan usaha tani mencapai Rp 80.261.000. Angka itu kemudian melonjak tajam pada tahun 2023 menjadi Rp 633.837.000. Di tahun 2024, desa kembali mengalokasikan anggaran besar untuk kegiatan yang sama, masing-masing Rp 244.439.000 dan Rp 167.952.000. Total keseluruhan mencapai Rp 1.126.489.000 dalam kurun waktu tiga tahun.
Jika ditarik dalam tiga tahun terakhir, komposisi anggaran Desa Serumpun Pauh menunjukkan pola yang mnncurigakan, sebagian besar dana desa diarahkan untuk pembangunan jalan usaha tani. Sementara itu, pos lain seperti pembinaan masyarakat, posyandu, pendidikan non-formal, dan penguatan kelembagaan desa hanya menerima porsi kecil setiap tahunnya.
Kondisi ini semakin menonjol ketika pada tahun 2023 nilai anggaran untuk jalan usaha tani mencapai Rp 633, 8 juta—hampir setara dengan keseluruhan pagu dana desa pada tahun tersebut.
Sejumlah warga dan aktivis mulai mempertanyakan transparansi dan rasionalitas pengalokasian dana yang begitu besar untuk satu jenis kegiatan. Di lapangan, warga mengaku tidak melihat adanya pengerjaan jalan usaha tani yang sebanding dengan nilai miliaran rupiah dalam tiga tahun terakhir. Minimnya laporan hasil fisik serta absennya papan informasi proyek pada beberapa tahun anggaran juga semakin memperkuat dugaan bahwa proyek-proyek tersebut berpotensi tidak sesuai dengan laporan yang tercantum.
Pertanyaan lain yang menguat adalah apakah proyek tersebut benar-benar dikerjakan di lokasi berbeda setiap tahun, atau hanya pembagian nilai untuk kegiatan yang sama. Kecurigaan ini muncul karena tidak ada penjelasan resmi maupun publikasi dokumen teknis yang menunjukkan detil volume dan lokasi pengerjaan.
Seorang aktivis Kerinci, Syafri, menilai bahwa pola anggaran tersebut tidak wajar dan perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat pengawas.
“Jika tiga tahun berturut-turut anggaran ratusan juta hanya untuk jalan usaha tani, itu patut dipertanyakan. Masyarakat harus tahu di mana lokasinya, apa volume pekerjaannya, dan apakah benar nilainya masuk akal, ” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa nilai proyek yang besar dan berulang membuka peluang terjadinya mark up, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan yang tidak sesuai antara laporan dengan fakta lapangan.(son)
