JAKARTA – Untuk tahun anggaran 2026, sebanyak 53, 87?ri total anggaran belanja negara, atau senilai Rp 2.070 triliun, dipastikan akan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Angka fantastis ini merupakan bagian dari total anggaran belanja negara sebesar Rp 3.842, 7 triliun.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa anggaran yang akan dinikmati langsung oleh rakyat ini merupakan gabungan dari pos belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 3.149, 7 triliun, sekitar Rp 1.377 triliun akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Sisanya, sebesar Rp 693 triliun, akan disalurkan melalui transfer ke daerah.
"Jadi kita punya Rp 693 triliun, tetapi kita juga punya Rp 1.377 triliun yang manfaatnya langsung ke masyarakat. Jadi ini kita melihat bahwa APBN dan APBD itu adalah satu kesatuan untuk melaksanakan program-program pemerintah pusat maupun daerah, " ungkap Febrio di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Febrio menekankan bahwa penyaluran anggaran ini didesain untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat dan dampaknya benar-benar terasa di tingkat akar rumput. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah memang merancang target defisit APBN 2026 sedikit melebar dari rencana awal, yaitu menjadi Rp 689, 1 triliun atau setara 2, 68% PDB, dari sebelumnya Rp 638, 8 triliun (2, 48% PDB).
Pelebaran defisit ini sejalan dengan kenaikan target belanja negara menjadi Rp 3.842, 7 triliun, sementara target pendapatan negara naik tipis menjadi Rp 3.153, 6 triliun. Namun, Febrio mengingatkan bahwa angka defisit ini masih lebih rendah dibandingkan proyeksi APBN 2025 yang mencapai 2, 78% PDB.
"Jadi ini justru sedikit menunjukkan lagi kehati-hatian pemerintah untuk kondisi fiskal. Tetapi kita melihat kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga baik di pusat maupun belanja di daerah itu tetap menjadi prioritas, " tegasnya.
Dukungan terhadap pandangan ini juga datang dari tim ekonom Bank Mandiri. Sebelumnya, mereka memperkirakan dana sebesar Rp 1.377 triliun dalam APBN 2026 akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Kita melihat APBN masih akan mendukung ekonomi, terutama dari sisi konsumsi dan investasi, " ujar Dian Ayu Yustina, Kepala Departemen Riset Ekonomi Makro dan Pasar Keuangan Bank Mandiri, dalam acara Mandiri Macro and Market Brief 3Q25 Indonesia Economic Outlook, Kamis (28/8/2025).
Menurut analisis Bank Mandiri, dana yang langsung dinikmati masyarakat ini terbagi dalam 18 program prioritas. Berikut adalah rinciannya:
Subsidi Energi & Kompensasi akan menyedot anggaran Rp 381 triliun (10, 1?ri total belanja).
Makanan Bergizi Gratis dialokasikan sebesar Rp 335 triliun (8, 8?ri total belanja).
Subsidi Non-Energi, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi pupuk, mendapatkan porsi Rp 109 triliun (2, 9?ri total belanja).
Bantuan Pendidikan seperti Beasiswa PIP/KIP dan lainnya mencapai Rp 89 triliun (2, 3?ri total belanja).
Koperasi Desa Merah Putih mendapat alokasi Rp 83 triliun (2, 2?ri total belanja).
Bantuan Iuran Asuransi Kesehatan disiapkan sebesar Rp 69 triliun (1, 8?ri total belanja).
Tunjangan Profesi Guru (TPG)/Tunjangan Profesi Dosen (TPD) untuk Non-PNS mencapai Rp 64 triliun (1, 7?ri total belanja).
Perumahan mendapatkan alokasi Rp 49 triliun (1, 3?ri total anggaran belanja).
Kartu Sembako (BPNT) disiapkan sebesar Rp 44 triliun (1, 2?ri total belanja).
Program Keluarga Harapan (PKH) dialokasikan Rp 29 triliun (0, 8?ri total belanja).
Bulog dan Cadangan Pangan mendapatkan Rp 29 triliun (0, 8?ri total belanja).
Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda direncanakan sebesar Rp 28 triliun (0, 7?ri total anggaran belanja).
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan akan menelan biaya Rp 25 triliun (0, 7?ri total belanja).
Renovasi/Rehabilitasi Sekolah mendapatkan anggaran Rp 23 triliun (0, 6?ri total anggaran belanja).
Lumbung Pangan disiapkan sebesar Rp 22 triliun (0, 6?ri total belanja).
Bendungan & Irigasi mendapat porsi Rp 12 triliun (0, 3?ri total belanja).
Pemeriksaan Kesehatan Gratis & TB, Revitalisasi Rumah Sakit dialokasikan Rp 7 triliun (0, 2?ri total belanja).
Terakhir, Kampung Nelayan Nasional & Program Garam mendapatkan alokasi Rp 7 triliun (0, 2?ri total belanja).
(PERS)
