BOGOR - Tak hanya anggota DPR RI di Senayan yang menikmati fasilitas dan hak keuangan selangit, DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pun tak ketinggalan. Para wakil rakyat di daerah penyangga ibu kota ini dilaporkan menerima hak keuangan bulanan yang fantastis, berkisar antara Rp72 juta hingga Rp92 juta, bergantung pada posisi yang mereka emban, baik sebagai pimpinan maupun anggota.
Angka menggiurkan ini bersumber dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang disahkan oleh Bupati Bogor Iwan Setiawan pada 22 September 2023. Peraturan setebal 25 halaman ini, yang terbagi dalam enam bab dan 33 pasal, merinci berbagai komponen penghasilan yang berhak diterima oleh setiap anggota dewan.
Merujuk pada Pasal 2 Perbup tersebut, pimpinan dan anggota DPRD berhak atas delapan jenis hak keuangan. Komponen tersebut meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, serta tunjangan reses. Keseluruhan hak ini menjadi gambaran besarnya anggaran yang dialokasikan untuk para wakil rakyat di Bumi Tegar Beriman.
Lebih lanjut, Pasal 10 menambahkan daftar tunjangan di luar delapan komponen utama. Para wakil rakyat juga masih berhak atas tambahan berupa tunjangan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi atau kendaraan dinas, hingga uang jasa pengabdian. Rangkaian tunjangan ini menunjukkan cakupan kesejahteraan yang luas bagi anggota dewan.
Tak berhenti di situ, Bab IV Pasal 25 turut mengatur adanya belanja penunjang kegiatan DPRD. Anggaran ini mencakup program kerja, dana operasional pimpinan, dukungan bagi kelompok pakar atau tenaga ahli, hingga belanja sekretariat fraksi. Hal ini mengindikasikan adanya dukungan anggaran yang komprehensif untuk kelancaran tugas-tugas legislatif.
Jika dirinci, seorang ketua DPRD Kabupaten Bogor bisa mengantongi pendapatan bulanan hingga Rp92 juta. Angka ini kemudian diikuti oleh wakil ketua yang menerima sekitar Rp84 juta, sementara anggota dewan lainnya memperoleh sekitar Rp72 juta. Besaran ini merupakan gabungan dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, serta dana operasional.
Angka tersebut belum termasuk tunjangan tahunan yang juga tak kalah menggiurkan, seperti jaminan kesehatan, pakaian dinas, serta atribut yang terdiri atas lima jenis pakaian dinas, peci, jilbab, dan pin. Keberagaman jenis tunjangan ini menciptakan sebuah paket kompensasi yang sangat menarik bagi para pemangku jabatan legislatif.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, membenarkan bahwa pihaknya masih mengacu pada Perbup 44/2023. "Sampai sekarang masih pakai itu, " ujarnya di Ciomas, Bogor, Minggu (7/9), seperti dikutip dari detikJabar.
Kendati demikian, Sastra Winara juga mengungkapkan adanya rencana untuk melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan tersebut bersama dengan pihak bupati. "Karena itu kan Perbup, minggu depan akan dibahas lagi dengan bupati (Bogor), " tegas politikus Gerindra itu.
Pasal 32 Perbup tersebut secara tegas menyatakan bahwa seluruh pembiayaan hak keuangan dan administratif bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Bogor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan ini tentu saja akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku. (PERS)
