JAKARTA - Geliat pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin nyata dengan masuknya investor kakap dari luar negeri. Ayedh Dejem Group, sebuah perusahaan ternama asal Uni Emirat Arab, siap menghadirkan fasilitas komersial dan keagamaan bernilai fantastis. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan rencana besar ini.
“Dejem mau bikin mal, itu ada 10 hektar. Yang 8 hektar dibikin mal, yang 2 hektar dia mau wakafkan untuk masjid, ” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (15/09/2025). Nilai investasi yang digelontorkan Ayedh Dejem Group untuk proyek monumental ini diperkirakan mencapai Rp 3, 7 triliun.
“Rp 10 hektar kemarin itu sekitar Rp 3, 7 triliun perkiraan awalnya, ” tambah Plt Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roi Santoso pada kesempatan yang sama. Kehadiran mal dan masjid ini tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi IKN, menciptakan pusat aktivitas yang lengkap.
Tak hanya dari investor asing, geliat investasi di IKN juga datang dari dalam negeri. Dua perusahaan besar, PT Intiland Development Tbk dan PT Nindya Karya (Persero), segera merealisasikan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk hunian di IKN. Nilai investasinya tak main-main, masing-masing mencapai Rp 10 triliun dan Rp 9, 8 triliun.
“Yang dua sudah ada di Menteri Keuangan, RPDP-nya. Semua sudah, karena kami dengan SMI (Sarana Multi Infrastruktur) prosesnya, ” jelas Basuki. Jika Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Otorita IKN akan segera membuka tender untuk proyek-proyek hunian senilai total Rp 19, 8 triliun ini.
Secara keseluruhan, IKN terus menarik minat para pemrakarsa KPBU. Terdapat 11 calon pemrakarsa yang siap mengucurkan investasi hingga Rp 52 triliun untuk pembangunan 164 tower dan 129 hunian tapak. “KPBU ada 11 pemrakarsa KPBU untuk 164 tower dan 129 hunian tapak, dengan total Rp 52 triliun. Ini sedang kita proses, ” ungkap Basuki.
Proyek pembangunan hunian untuk unsur legislatif di IKN juga terus dikebut. Rumah untuk pimpinan dan anggota DPR RI akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini. “Itu sudah dimulai tahun ini yang sekarang sedang tender, mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak, ” kata Basuki.
Proyek hunian legislatif ini akan dijalankan dengan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract) dari tahun 2025 hingga 2027. Total sebanyak 732 rumah akan dibangun, meliputi 3 rumah tapak untuk Ketua DPR, 15 rumah tapak untuk Wakil Ketua DPR, 567 unit rumah susun untuk Anggota DPR RI, dan 147 unit rumah susun untuk Anggota DPD RI.
Keputusan antara rumah tapak atau rumah susun sangat bergantung pada ketersediaan lahan. “Karena begitu rumah tapak itu butuhnya 567 tambah 147 itu butuh lahan yang lebih luas, ” papar Basuki. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan hunian DPR ini mencapai Rp 4, 73 triliun, dengan Rp 3, 68 triliun di antaranya telah ditender untuk tahun 2025.
Pembangunan kawasan legislatif ini akan mencakup 7 paket bangunan gedung, 3 paket jalan, 2 paket embung, 1 paket kolam, dan 1 paket bangunan pendukung atau jaringan. Otorita IKN sendiri mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 6, 26 triliun untuk tahun 2026, yang sebagian akan dialokasikan untuk melanjutkan proyek hunian DPR. (PERS)
