BANDUNG — Inspektur Kodam (Irdam) III/Siliwangi Brigjen TNI Nurul Yakin mewakili Pangdam III/Siliwangi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro Nomor 27, Kota Bandung, Rabu (24/6/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P2APBD Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, pembacaan pandangan umum fraksi, penyampaian pendapat gubernur, dan dilanjutkan dengan penutup.
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat yang diwakili Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD, unsur Forkopimda Jawa Barat, Sekretaris Daerah, para anggota fraksi DPRD, perwakilan instansi vertikal, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam forum paripurna tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang menyampaikan pandangan umum secara lisan. Sementara itu, fraksi-fraksi lainnya menyampaikan pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai kesepakatan Badan Musyawarah.
Pembahasan Ranperda P2APBD Tahun Anggaran 2025 sebelumnya telah melalui proses pencermatan dan pembahasan di tingkat komisi serta fraksi-fraksi DPRD. Seluruh pandangan umum fraksi kemudian dihimpun sebagai bahan pembahasan lanjutan antara legislatif dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Tahapan berikutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dijadwalkan menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada 7 Juli 2026.
Salah satu isu strategis dalam pembahasan Ranperda P2APBD Tahun Anggaran 2025 adalah penetapan besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA Tahun Anggaran 2025. Besaran SiLPA tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Kehadiran Kodam III/Siliwangi dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, DPRD, dan unsur Forkopimda dalam mendukung tata kelola pemerintahan serta pembangunan daerah di Jawa Barat.
Irdam III/Siliwangi Brigjen TNI Nurul Yakin menegaskan bahwa Kodam III/Siliwangi terus mencermati dinamika pembangunan daerah, termasuk kebijakan anggaran yang berkaitan dengan penguatan sinergi kelembagaan.
“Kodam III/Siliwangi akan terus mendukung kebijakan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi TNI AD, terutama dalam menjaga stabilitas wilayah, membantu pemerintah daerah, serta memperkuat sinergitas lintas sektor, ” ujar Irdam III/Siliwangi.
Ia juga menambahkan, Kodam III/Siliwangi akan menyiapkan langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, khususnya berkaitan dengan kemungkinan penyesuaian alokasi dana hibah bagi instansi vertikal.
“Kodam III/Siliwangi akan memastikan setiap program yang diusulkan memiliki urgensi, kelengkapan administrasi, dan skala prioritas yang jelas, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ” tambahnya.
Melalui kehadiran dalam rapat paripurna tersebut, Kodam III/Siliwangi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung sinergi pembangunan daerah, memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta menjaga kondusivitas wilayah demi kepentingan masyarakat. (PERS)
