Jasa Raharja Sumbar Jalin Koordinasi dengan DPMPTSP Terkait Perizinan Angkutan Sewa Khusus dan Iuran Wajib

PADANG – Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi demi terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib, dan sesuai regulasi, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sumatera Barat melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat.

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Jasa Raharja Sumbar, Teguh Afrianto, itu disambut oleh Kepala DPMPTSP Sumbar, Adib Alfikri, di kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Padang.

Koordinasi ini difokuskan pada penguatan pengawasan terhadap perizinan Angkutan Sewa Khusus (ASK) serta peningkatan kepatuhan penyelenggara angkutan terhadap pembayaran Iuran Wajib (IW) yang menjadi bagian dari perlindungan dasar bagi penumpang angkutan umum, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis demi terciptanya sistem transportasi umum yang tertib administrasi, aman, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, ” jelas Teguh Afrianto.

Teguh juga mengapresiasi dukungan DPMPTSP dalam mendorong para operator ASK agar patuh terhadap regulasi yang berlaku, khususnya dalam hal legalitas operasional dan pelunasan Iuran Wajib Jasa Raharja.

“Kepatuhan terhadap Iuran Wajib tidak hanya aspek administrasi, tapi bentuk nyata perlindungan kepada penumpang, ” tambahnya.

Sementara itu, Adib Alfikri menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmen DPMPTSP Sumbar untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh layanan angkutan sewa yang beroperasi di wilayah provinsi. Pihaknya juga menegaskan pentingnya keterpaduan data dan informasi lintas instansi dalam menjamin ketertiban transportasi.

“Kami siap bersinergi dengan Jasa Raharja untuk memastikan semua operator ASK mematuhi ketentuan perizinan dan membayar Iuran Wajib. Ini penting agar masyarakat pengguna jasa dapat terlindungi hak-haknya, ” ujar Adib.

Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi awal dari pengawasan yang lebih optimal dan konsisten terhadap operasional ASK di Sumatera Barat. Kolaborasi lintas sektor seperti ini juga dinilai penting untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih profesional, aman, dan bertanggung jawab.