MAMUJU TENGAH – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, menyatakan komitmen penuhnya dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, di balik dukungan tersebut, asosiasi memberikan catatan kritis terkait tata kelola administrasi dan nasib para mitra di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sekretaris DPD II APPMBGI Kabupaten Mamuju Tengah, H. Indra Raja Massarappi, menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar pemenuhan nutrisi anak bangsa, melainkan stimulus besar bagi roda ekonomi di tingkat tapak.
Program nasional ini terbukti membuka keran kesejahteraan bagi petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM lokal yang bertindak sebagai pemasok rantai pasok pangan.
"Program MBG ini memiliki multiplier effect yang sangat besar bagi masyarakat. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai investasi masa depan, program ini menghidupkan ekosistem ekonomi lokal, " ujar Indra dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Kendati program berjalan positif, APPMBGI menyoroti adanya hambatan operasional, terutama mengenai kepastian hak-hak keuangan para mitra dan investor yang bergerak di wilayah ekstrim atau 3T.
Berdasarkan kondisi geografis yang menantang, regulasi pembiayaan dinilai tidak boleh disamakan dengan wilayah perkotaan.
Indra mendesak Pemerintah Pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencairkan pembayaran yang tertunda. Menurutnya, kelancaran arus kas (cash flow) adalah napas utama keberlanjutan program ini.
"Kepastian pembayaran adalah harga mati bagi para mitra yang sudah melunasi kewajibannya di lapangan. Jangan sampai kendala administrasi di pusat justru menyandera operasional di daerah dan mengorbankan kepentingan anak-anak penerima manfaat, " tegasnya.
Selain urusan logistik di wilayah 3T, APPMBGI Mamuju Tengah juga menyoroti kebijakan pembekuan sementara (suspend) terhadap sejumlah mitra strategis. Pihaknya meminta BGN melakukan verifikasi ulang secara objektif, profesional, dan transparan, terutama bagi mitra yang secara legalitas hukum telah memenuhi syarat.
"Kami menghormati otoritas dan fungsi pengawasan BGN. Namun, asas keadilan harus ditegakkan. Mitra yang sudah comply terhadap aturan dan administrasi harus diberikan kesempatan yang adil untuk kembali berkontribusi, " tambah Indra.
Aspirasi dari pelaku usaha ini rupanya berkelindan dengan suara arus bawah. Pada hari yang sama, Aliansi Masyarakat Mamuju Tengah menggelar aksi damai untuk menyuarakan keberlanjutan program ini.
Aksi yang dikoordinasikan oleh Saddan Pakkamba sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dan digerakkan oleh H. Indra Raja Massarappi tersebut membawa dua tuntutan utama kepada pemerintah:
Keberlanjutan Mutlak: Meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan tanpa interupsi politik demi pemenuhan gizi masyarakat.
Penyelesaian Hak Mitra: Mendesak Pemerintah dan BGN segera melunasi pembayaran mitra/investor, khususnya di wilayah 3T, demi menjaga stabilitas pelayanan.
Menutup pernyataannya, DPD II APPMBGI Mamuju Tengah menyatakan siap pasang badan untuk bersinergi dengan BGN dan pemangku kepentingan lainnya.
Mereka meyakini, melalui dialog yang konstruktif dan perbaikan tata kelola, Program MBG akan menjadi pilar kokoh dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. (*)
