Jurika Fratiwi: Kekuatan Mafia Tanah Tak Bisa Diberantas Hanya oleh ATR-BPN Sendiri

JAKARTA  — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masyarakat sipil menaruh perhatian besar pada sektor agraria, infrastruktur, dan tata ruang, terutama menyangkut penyelesaian konflik lahan dan pemberantasan mafia tanah. Isu ini sangat penting karena menyangkut hak hidup warga negara yang selama ini terus dirampas oleh kekuatan gelap yang terorganisir.

Salah satu Pemangku kepentingan selain ATR /BPN, juga  yang terkait hal ini adalah  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki posisi strategis untuk menyinergikan kebijakan lintas kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan lembaga penegak hukum.  Sudah terlihat kinerja Menteri AHY yang  mulai tampak terobosan sistemik dan komando strategis dari AHY untuk menindak tegas praktek mafia tanah yang meluas.

“Kami menilai, kekuatan mafia tanah tak bisa diberantas hanya oleh ATR/BPN sendiri, namun harus melalui koordinasi nasional yang kuat dan terpimpin dari Kemenko Infrastruktur. Jika pembangunan infrastruktur ingin kokoh dan berkeadilan, maka pondasinya harus dibersihkan dari mafia tanah. Jika tidak, pembangunan hanya akan menindas yang lemah dan memperkuat para perampas.” kata Jurika salah satu ketua di Komtap Advokasi dan Pendampingan hukum di Kadin, Senen (02/06/2025). 

Capaian dan Tantangan Semester Pertama 2025, Pemerintah telah mencatat sejumlah capaian positif:
1. Percepatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) secara digital.
2. Aktivasi Satgas Anti Mafia Tanah dengan kolaborasi Kepolisian dan Kejaksaan.
3. Transparansi melalui digitalisasi pertanahan (Geoportal).

Namun kenyataan di lapangan masih memprihatinkan. Mafia tanah tetap berkeliaran dan menang dalam banyak sengketa hukum karena memiliki uang, dokumen palsu, dan relasi di birokrasi. Korbannya mayoritas rakyat kecil — petani, janda, buruh, dan pensiunan — yang tak mampu melawan sistem. Jurika mengatakan, Kami melihat langsung bagaimana rakyat kecil digusur, suratnya dipalsukan, dan tandatangannya dimanipulasi. Mafia tanah punya sumber daya besar, korban mayoritas yang sudah terpantau orang yang tidak memiliki daya, dan yang terlibat diduga sebagian besar diduga terlibat oknum yang menjadi informan mafia.

“LBH DIGITEK siap berkolaborasi dengan pemerintah dan aparat hukum untuk mengusut pemalsuan dokumen serta menjamin keadilan digital. Kami berdiri untuk rakyat yang hak tanahnya dirampas, ” kata  Jurika Fratiwi yang saat ini menjabat Direktur LBH DIGITEK. 

Perempuan yang berani memperjuangkan hak dan keadilan, juga  mengatakan, korbannya paling banyak adalah masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan akses hukum untuk mempertahankan haknya dan Kami minta ATR/BPN audit menyeluruh terhadap BPN daerah dan wilayah, karena banyak kasus berawal dari penyimpangan internal. Mafia tidak mungkin kuat tanpa bantuan dari dalam, dengan tata kelola dan pengawasan serta audit berkelanjutan yang baik di BPN maka mafia tanah tidak akan memiliki kesempatan.

Jika mafia tanah tak diberantas sekarang, mereka akan menguasai tanah Indonesia lebih banyak dari rakyatnya sendiri. Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Jika BPN lamban, AHY harus pimpin sendiri gerakan bersih-bersihnya. Dalam Langkah Strategis  Kemenko Infrastruktur yang membawahi ATR/BPN, harus melakukan tindakan secepatnya; 
1. Membentuk Badan Nasional Pengawas Anti Mafia Tanah Badan ini harus berada langsung di bawah Kemenko Infrastruktur, bersifat independen, dengan mandat lintas sektoral dan wewenang investigatif terhadap semua institusi yang terlibat dalam pertanahan.
2. Memerintahkan Audit Nasional Kantor BPN Daerah dan Wilayah
Audit ini bersifat menyeluruh dan transparan untuk membongkar potensi penyimpangan internal, praktik kolusi, dan penerbitan ganda yang kerap dijadikan celah mafia.
3. Mengintegrasikan Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur
Dengan satu peta digital berbasis blockchain, pengawasan dan deteksi dini penyimpangan bisa dilakukan secara real-time.
4. Membangun sistem pelaporan masyarakat berbasis teknologi digital yang langsung terhubung ke pusat koordinasi Kemenko yang dapat berkolaborasi dengan LBH Digitek

Penutup dan Harapan Jurika, mengajak Menteri AHY untuk menjadi ikon nasional dalam pemberantasan mafia tanah. Bukan hanya sebagai Koordinator Infrastruktur, tapi Koordinator Keadilan Agraria. Sejarah akan mencatat peran beliau: apakah berpihak kepada rakyat atau diam melihat tanah-tanah rakyat dirampas oleh mafia. Dan juga mengajak Menteri ATR/BPN tampil sebagai pemimpin perlawanan terhadap mafia tanah. Ini bukan hanya soal legalitas, ini soal pemberantasan oknum yang  diduga berada di Internal BPN, Mafia tanah bisa beroperasi karena ada pembiaran sistematis. 

“Kami siap mendukung, dalam semangat kolaborasi, advokasi, dan pembelaan hukum terhadap masyarakat tertindas” kata Jurika menutup wawancara. (PERS)