Pangandaran Diambang Krisis, Pemuda Desak Pemerintah Daerah Bangkit dan Ajak Masyarakat Kawal Kebijakan

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pernyataan Gubernur Jawa Barat yang menyebut Kabupaten Pangandaran dalam kondisi “setengah sekarat” kembali menguatkan kekhawatiran publik atas stagnasi pelayanan dan lemahnya tata kelola pemerintahan di daerah ini. 

Menyikapi hal tersebut, Najmul Umam, salah satu pemuda asal Pangandaran, menyampaikan keprihatinannya sekaligus seruan tegas kepada Pemerintah Daerah agar segera keluar dari ketidakpekaan dan mulai bekerja secara nyata untuk rakyat.

“Sejak pasangan Citra-Ino dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, kurang lebih 100 hari kerja tercatat hampir 10 kali aksi unjuk rasa terjadi di berbagai titik. Ini bukan dinamika biasa, tapi pertanda ada masalah sistemik yang tak kunjung ditangani, ” ujar Najmul. Pangandaran, 8 Juni 2025.

Berbagai kelompok masyarakat—petani, pedagang, honorer, kelompok sadar wisata, hingga orang tua murid—turun menyuarakan keresahan mereka. Keluhan yang disampaikan berkisar pada buruknya layanan kesehatan, minimnya dukungan kepada petani, tidak pastinya nasib tenaga honorer dengan gaji yang tidak dibayarkan, penurunan daya saing sektor wisata lokal, hingga pengelolaan sampah yang semrawut. Selain itu, ruang aspirasi publik juga dinilai makin tertutup.

Najmul menyebut kondisi ini sebagai “catatan menyedihkan bagi Pangandaran yang tengah diambang krisis, tanpa arah penyelesaian yang jelas.”

Ia mendesak Pemerintah Daerah Pangandaran untuk tidak lagi berlindung di balik acara seremonial dan narasi pencitraan, tetapi segera menghadirkan langkah-langkah solutif yang konkret dan berpihak pada rakyat.

“Ini bukan lagi soal popularitas, tapi soal tanggung jawab. Jika pemimpin hadir hanya untuk bertahan pada jabatan, bukan menyelesaikan persoalan, maka sejarah tidak akan berpihak pada mereka, ” tegasnya.

Selain itu, Najmul juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap pasif. Ia mengajak publik untuk konsisten dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah.

“Kita tidak bisa lagi hanya marah di media sosial. Saatnya hadir dalam ruang-ruang kebijakan, mengawasi dengan cermat, dan bersuara secara bertanggung jawab. Pangandaran tidak akan pulih tanpa kontrol rakyat yang aktif dan kritis, ” imbuhnya.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan moral:
“mari kita menunjukan rasa cinta terhadap daerah dengan terus melaksanakan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan disamping itu kita sebagai masyarakat juga perlu terus melaksanakan langkah konkret sebagaimana fokus wilayah yang sudah semua orang ketahui, mengembangkan setiap sektor dengan sepenuh hati, dan catatan yang selalu masyarakat tekankan yaitu Pemerintah harus dan wajib memfasilitasi setiap kegiatan ekonomi maupun yang menopang setiap hajat hidup kepentingan umum "ujarnya", (N U)