PANGKEP — Komisi II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi (Disperindagkop) untuk mengikuti rapat kerja membahas pelayanan pasar, khususnya sistem retribusi dan pembayaran kios.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Lutfi Hanapi, tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan pedagang di sejumlah pasar tradisional terkait pelayanan retribusi dan mekanisme pembayaran kios.
Dalam rapat, Lutfi Hanapi menegaskan pentingnya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang lebih transparan dan tertib administrasi. Menurutnya, suara pedagang yang mengeluhkan pelayanan retribusi harus menjadi perhatian serius.
> “Pedagang sudah menyampaikan keluhan. Tugas kita memastikan pelayanan di pasar berjalan baik, terutama soal retribusi dan pembayaran kios agar lebih tertib, transparan, dan tidak membebani pedagang, ” tegas Lutfi.
Keluhan yang disuarakan para pedagang antara lain terkait mekanisme penarikan retribusi harian, pemanfaatan karcis elektronik, hingga kejelasan pembayaran kios. Beberapa pedagang menilai pelayanan masih belum maksimal dan perlu dievaluasi.
Pihak Disperindagkop dan Dishub Pangkep dalam kesempatan tersebut menyampaikan laporan terkait sistem penarikan retribusi serta langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Mereka juga mengakui perlunya penguatan pengawasan di lapangan dan penyempurnaan sistem administrasi.
Komisi II DPRD Pangkep berharap sinergi lintas OPD dapat mempercepat perbaikan sistem retribusi dan manajemen pasar. Langkah evaluasi ini diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat.
Rapat ditutup dengan rekomendasi agar Dinas terkait segera menyusun strategi perbaikan teknis serta meningkatkan komunikasi dengan pedagang demi menghadirkan pelayanan pasar yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.) Herman Djide)
